Gubernur Khofifah siapkan pelatihan bisnis digital bagi pekerja migran asal Jatim

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berpose swafoto usai bersilaturahim dengan perwakilan pekerja migran Indonesia di Hong Kong, Minggu (14/5/2023). ANTARA/HO-Biro Adpim Jatim

Kalau sudah tiga bulan, mereka diharapkan menjadi top marketer karena penjualannya sudah harus berbasis daring

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menyiapkan pelatihan keterampilan bisnis digital kepada pekerja migran Indonesia (PMI) asal provinsi setempat agar dapat mandiri saat memutuskan kembali ke Tanah Air.

"Sebagian besar PMI memang sudah memiliki keterampilan yang sudah didapat saat bekerja di luar negeri. Kami akan kembali menguatkan keterampilan mereka, terutama agar bisa mengembangkan bisnis secara digital ketika pulang ke kampung halaman," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima di Surabaya, Minggu.

Khofifah hari ini bersilaturahim dengan 100 orang perwakilan PMI asal Jatim di Hong Kong.

Dalam kesempatan itu disampaikan pelatihan untuk menguatkan keterampilan PMI dapat dilakukan di Kampus Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Shopee, Malang, Jatim.

"Kampus Shopee terletak di Unit Pelaksana Teknis atau UPT milik Dinas Koperasi dan UMKM Jatim di Malang. Bisa memfasilitasi pelatihan per kelompok yang terdiri dari 40 orang selama tiga bulan secara gratis. Keterampilan yang diajarkan mulai dari konsultasi produk, fotografi produk hingga pemasaran secara digital," ujarnya.

Materi pelatihan terdiri dari menyiapkan produk dengan kualitas yang terstandarisasi, memotret produk sehingga orang tertarik membeli, cara memasarkan produk secara digital, serta diajarkan keterampilan public speaking.

"Di Kampus Shopee ada ruangan khusus yang mengajarkan berjualan secara live streaming. Kalau sudah tiga bulan, mereka diharapkan menjadi top marketer karena penjualannya sudah harus berbasis daring," tuturnya.

Khofifah berharap pertemuan dengan perwakilan PMI di Hong Kong menghasilkan rekomendasi usulan program yang nantinya dapat dimasukkan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kalau tidak memungkinkan, maka kami menyiapkan berbagai macam program keterampilan baik yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD Pemerintah Provinsi Jatim. Bisa juga menggunakan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dari Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jatim," ucapnya.