Trenggalek (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek merespons cepat protes warga terkait kondisi jalan rusak di Desa Ngadimulyo, Kecamatan Kampak, dengan mengalokasikan sebagian anggaran kedaruratan untuk perbaikan sementara.
Instruksi itu disampaikan Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin usai meninjau kondisi jalan di jalur alternatif Kecamatan Kampak menuju Kecamatan Munjungan yang mengalami kerusakan parah pada 10 Mei 2023.
"Ini sebenarnya sudah masuk perencanaan dan sesuai RPJMD akan dibangun pada 2024 dengan anggaran dari APBD induk. Tapi kami usahakan lelangnya bisa dilakukan lebih awal," kata Bupati Nur Arifin di Trenggalek, Kamis.
Menilik kondisi jalan rusak, Bupati menyebut masih dalam batas yang bisa ditoleransi.
Namun, diakuinya ada beberapa titik kerusakan di jalur yang menanjak dan menurun, kalau tidak dibenahi bisa berbahaya.
Karena itu pihaknya mengambil anggaran kedaruratan untuk penanganan sementara.
"Jadi nanti titik-titik berbahaya itu akan dicor atau dilakukan pengerasan dulu, kemudian nanti kita lakukan pengaspalan," kata Mas Ipin, sapaan akrabnya.
Sesuai rilis yang disampaikan oleh Kementerian PUPR, hampir semua jalan kota/kabupaten di seluruh Indonesia yang mantap kondisinya di kisaran 46-47 persen. Artinya lebih dari separuh dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat.
"Neng Ngadimulyo jarena enek emas. Lek jareku kui ngapusi (Di Desa Ngadimulyo katanya ada tambang emas. Kalau kataku itu bohong). Masyarakat Trenggalek, hei jangan cemas, tetap tak urusi, " ujar bupati dalam pantun usai meninjau jalan rusak di Desa Ngadimulyo.
Pantun tersebut spontan dibuat Bupati untuk menjawab pantun bernada protes dari warga tertulis di spanduk besar pinggir jalan rusak desa itu sejak Selasa (9/5).
"Ada malam ada siang, saat hujan minum kopi. Di mana mana jalan berlubang, kapan Pak Bupati diperbaiki,"begitu sebagian isi pantun yang tertulis pada spanduk.
Jalan rusak yang dimaksud merupakan jalan sirip yang menghubungkan Jalan Raya Kampak-Munjungan melalui Desa Bogoran.
Kerusakan infrastruktur itu sudah sempat diusulkan dalam Musrenbang Kecamatan pada 2019, namun tidak dapat direalisasikan karena ada beberapa kali refocusing anggaran saat pandemi COVID-19, 2020-2022.
"Kondisinya ini tidak jauh berbeda dengan kondisi di Kabupaten Trenggalek. Sebabnya karena kita hampir tiga tahun terkena refocusing. Kita tidak punya anggaran pembangunan infrastruktur selama COVID-19. Begitu pandemi dinyatakan berakhir, menjelang transisi saya memberanikan diri untuk membangun infrastruktur menggunakan dana pinjaman PEN," tuturnya.
"Itupun untuk jalan kita sudah gelontorkan anggaran kurang lebih Rp100 miliar. Sisanya sekitar Rp150-an miliar untuk rumah sakit," tambah Mas Ipin.
