Konsolidasi, Menteri Erick targetkan hanya 30 BUMN dalam peta jalan 2024-2034

Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan konsolidasi BUMN menargetkan hanya 30 BUMN dalam peta jalan atau roadmap BUMN fase kedua periode 2024 - 2034.

"Kita membuat peta jalan 2024-2034 di mana kalau bisa hanya ada 30 BUMN. Klasternya 12 dan BUMN-nya hanya 30," ujar Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Erick Thohir menambahkan saat ini perusahaan BUMN yang ada berjumlah 41 perusahaan. Konsolidasi BUMN hingga menjadi 30 BUMN tersebut bertujuan agar BUMN tidak menjadi menara gading, di mana semuanya dimonopoli oleh BUMN.

"Kita membangun ekosistem bersama dengan UMKM, pengusaha daerah, dan swasta. Kalau ada apa-apa, BUMN sebagai benteng ekonomi nasional dan bisa melakukan intervensi," ujar Erick Thohir.

Baca juga: Erick Thohir: Kereta harus jadi tulang punggung transportasi publik

Dalam peta jalan tersebut, Erick Thohir juga akan meningkatkan jumlah BUMN sebagai perusahaan global. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung ketahanan ekonomi nasional.

Sebelumnya Erick Thohir memastikan transformasi BUMN terus berlangsung meski adanya pergantian pemerintahan pada 2024 mendatang. Ia menyebut transformasi juga dilakukan untuk memperbaiki kinerja sejumlah BUMN yang diakuinya masih kurang sehat.

Erick Thohir mengatakan banyak paradigma bahwa BUMN korup dan memiliki banyak utang. Namun melalui transformasi, ia membuktikan bahwa laba konsolidasi BUMN dari Rp124,7 triliun pada 2021 kini mampu mencapai Rp155 triliun per September 2022.

Dia juga akan terus melakukan terobosan, salah satunya dengan mendorong blueprint atau cetak biru konsolidasi BUMN 2024-2034. Dalam cetak biru tersebut, Erick Thohir ingin mengkonsolidasikan BUMN yang tadinya berjumlah 108 menjadi hanya 30 BUMN.

Erick ingin Indonesia memiliki BUMN yang besar-besar dan sehat.

BUMN sudah seyogyanya terdepan menjadi ketahanan ekonomi nasional, sehingga BUMN mesti besar, mesti sehat, sehingga bisa membangun ekosistem yang kuat sebagai pertahanan mengintervensi kesenjangan, mendorong ekonomi kerakyatan dan sebagai benteng ekonomi Indonesia.