Pertumbuhan ekonomi Surabaya terus meningkat hingga mencapai 7,17 persen, dan itu lebih tinggi dari Jatim dan Nasional. Program ekonomi kerakyatan berupa padat karya ini menjadi kunci utama keberhasilan Surabaya dalam membangkitkan ekonomi yang sempat terpuruk di masa pandemi COVID-19.
Saat itu, tepatnya di tahun 2020, pertumbuhan ekonomi terpuruk dan minus di angka -4,85 persen, kemudian meningkat tajam di tahun 2021 hingga mencapai 4,29 persen atau meningkat sekitar 8 persen. Selanjutnya, di tahun 2022 naik lagi ke angka 7,17 persen atau naik sekitar 3 persen.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut keberhasilan tersebut tidak lepas dari adanya sinergi kuat yang dibangun bersama semua oleh pemangku kebijakan di Kota Pahlawan melalui program ekonomi kerakyatan. Hal ini terbukti bahwa program padat karya berhasil.
Selama beberapa tahun terakhir ini, Kota Surabaya sudah menerapkan program ekonomi kerakyatan, yang mana semua kebutuhan di Surabaya dipenuhi oleh usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan toko kelontong yang tersebar di berbagai penjuru kota.
Semua kebutuhan batik dan seragam dari aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya hingga pelajar sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP) memakai produk buatan UMKM Surabaya.
Saat ini, Pemkot Surabaya juga memanfaatkan platform digital dengan membuat e-commerce pemerintahan pertama di Indonesia, yaitu e-Peken Surabaya. Pada aplikasi tersebut ada sekitar 500 pedagang toko kelontong yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok.
Konsumen tetapnya adalah para ASN Pemkot Surabaya yang diwajibkan membeli semua kebutuhan pokoknya dari aplikasi e-Peken tersebut. Bahkan, kini e-Peken itu juga sudah dibuka untuk publik, sehingga semua orang bisa ikut berbelanja di e-commerce tersebut.
Sejumlah toko di e-Peken itu omzet transaksinya bahkan ada yang meningkat 500 persen lebih. Tentu ini akan sangat membantu warga yang di bawah, sehingga perekonomian terus berputar.
Selain e-Peken, Pemkot Surabaya juga terus mengembangkan program padat karya yang di sebar di seluruh kecamatan di Kota Surabaya. Padat karya ini berbeda-beda di setiap kecamatan tergantung potensinya di setiap wilayah.
Padat karya ini banyak memanfaatkan lahan tidur atau lahan Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) di setiap kecamatan, total sudah ada 20 rumah padat karya yang diresmikan, dan dalam waktu dekat ada 14 rumah padat karya yang bakal diresmikan.
Cak Eri, panggilan akrabnya, mengatakan Padat Karya hadir untuk memancing masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Surabaya agar mau bekerja dan berusaha.
Ketika sudah bekerja, dipastikan mereka mendapatkan pendapatan yang layak, yakni sebesar Rp2 juta hingga Rp3 juta per bulan. Bahkan, padat karya yang paving dan jahit sudah ada yang mendapatkan pendapatan sampai Rp6 juta perbulan.
Saat ini, program padat karya yang tersebar di seluruh Surabaya itu sudah banyak menyerap tenaga kerja di Surabaya. Apalagi, ketika Pemkot Surabaya merealisasikan program dandan omah, para pekerjanya diambil dari warga sekitar, sehingga warga yang pengangguran bisa ikut bekerja dengan program yang dilakukan oleh pemkot itu.
Tak heran jika Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 2022 menurun 2 persen, tepatnya di angka 7,62 persen. Sebelumnya, angka pengangguran terbuka itu naik drastis pada tahun 2019 di angka 5,76 persen.
Kemudian, pada saat pandemi COVID-19 tahun 2020 meningkat menjadi 9,79 persen. Selanjutnya, pada tahun 2021 angka TPT itu menjadi 9,68 persen, dan akhirnya pada 2022 di triwulan II turun menjadi 7,62 persen.
Bagi cak Eri, program padat karya ini tujuan akhirnya adalah mengentas kemiskinan di Kota Surabaya. Makanya, saat mengembangkan padat karya itu, Cak Eri meminta semua pihak meninggalkan ego sektoral, tapi harus memiliki kebersamaan dan gotong royong, sehingga ekonomi kerakyatan setempat bisa digerakkan.
Cak Eri bersyukur program padat karya ini sudah menjadi percontohan nasional untuk mengentas kemiskinan.
Meski demikian, Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya menilai program padat karya yang diinisiasi pemkot sebagai langkah meningkatkan perekonomian bagi keluarga MBR masih belum maksimal dalam pengelolaannya.
Ketidakmaksimalan tersebut dikarenakan belum adanya pendampingan yang serius kepada MBR yang menjadi pelaku-pelaku usaha di rumah padat karya tersebut. Hal ini disampaikan anggota Komisi B DPRD Surabaya Zuhrotul Mar’ah.
Zuhrotul mencontohkan program padat karya maggot yang dilakukan warga MBR di wilayah Kecamatan Krembangan. Meski sudah menjalankan program padat karya selama tiga bulan, namun masih belum bisa maksimal, sehingga belum memiliki penghasilan yang layak atau di kisaran Rp500 sampai Rp700 ribu per bulan.
Untuk itu, harus ada pendampingan maksimal dari Pemkot Surabaya. Pemkot harus bisa memaksimalkan pendampingan sehingga tujuan dari meningkatkan pendapatan bagi MBR ini bisa terealisasi.
Pendampingan tersebut bisa berupa pendampingan teknis dan pendampingan sumber daya manusia (SDM). Kemudian ada evaluasi dan monitoring dari pihak yang diberi tanggung jawab di masing-masing kelompok.
Destinasi wisata
Di samping itu, Pemkot Surabaya juga melakukan penataan dan pengembangan destinasi wisata baru di Kota Surabaya. Destinasi wisata itu mulai dari Tunjungan Romansa yang diluncurkan pada akhir tahun 2021, dan terus dikembangkan penataannya pada tahun 2022 ini.
Pemkot Surabaya melakukan pula penataan dan pengembangan wisata di Jembatan Suroboyo Kenjeran, Wisata Susur Kalimas, dan Wisata Pesisir Taman Hiburan Pantai (THP) Kenjeran.
Wisata Kya-kya di Jalan Kembang Jepun, Surabaya, juga diluncurkan pada Sabtu (10/9/2022). Di bulan itu juga, Cak Eri meluncurkan wahana wisata Romokalisari Adventure Land di kawasan Romokalisari, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Minggu.(25/09/2022).
Kedua wisata baru ini mampu menyerap banyak UMKM, sehingga perekonomian Surabaya terus berputar.
Cak Eri optimistis ke depan Pemkot Surabaya akan terus hadir untuk menciptakan peluang-peluang kerja bagi warga, apalagi tahun depan pemkot sudah menganggarkan Rp3 triliun untuk UMKM. Dengan gotong royong dan sinergi bersama seluruh elemen masyarakat, diharapkan kemiskinan dan pengangguran di Surabaya dapat diselesaikan.
