Presiden Jokowi paham rekam jejak Kepala LKPP baru Hendrar Prihadi

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo memahami betul rekam jejak Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi.

Kepada awak media selepas prosesi pelantikan Hendrar Prihadi sebagai Kepala LKPP di Istana Negara, Jakarta, Senin, Jokowi mengaku mengenal Hendrar sejak masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, sementara Hendi (sapaan akrab Hendrar Prihadi) menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Semarang.

Hendi kemudian menuntaskan tugasnya sebagai Wali Kota Semarang periode 2013—2015, kemudian melanjutkan pada periode kedua 2015—2020.

"Ya, saya 'kan sudah kenal lama Pak Hendi. Saya mengikuti rekam jejaknya, track record-nya, kemampuan, dan kapasitasnya dalam mengelola sebuah organisasi," kata Jokowi

Jokowi berharap kepemimpinan Hendi bisa berlangsung dengan baik di LKPP, mengingat lembaga tersebut mengelola pengadaan barang dan jasa pemerintah yang nilainya bisa mencapai ratusan hingga ribuan triliun rupiah.

Baca juga: Presiden RI lantik Hendrar Prihadi sebagai Kepala LKPP

"Yang paling penting sistemnya terus diperbaiki sehingga ruang-ruang untuk pengadaan barang dan jasa ini betul-betul bisa dikelola dan dikendalikan," katanya.

Hendi merupakan politikus PDI Perjuangan dan pelantikannya menggantikan sesama kader partai berlogo banteng itu, Abdullah Azwar Anas, yang sejak 7 September lalu diangkat menjadi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Presiden Jokowi bersikeras bahwa keputusannya menunjuk Hendi berdasarkan integritas dan tidak ada urusannya dengan status yang bersangkutan sebagai kader PDI Perjuangan.

"Ya tadi... saya lihat kemampuan, integritas, rekam jejak. Itu yang saya lihat," katanya.

Sebagai informasi, Hendi pernah memperoleh penghargaan sebagai salah satu wali kota terbaik di Asia (Asia Best Mayor of the Year) dalam Asia Global Award 2019 dari Dewan Global Asia.

Turut hadir dalam prosesi pelantikan Kepala LKPP adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta Presiden RI Kelima sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.(*)