Surabaya (ANTARA) - Perusahaan Solusi Agroindustri anggota holding PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Petrokimia Gresik, kembali menggandeng Kejaksaan Negeri setempat untuk mencegah persoalan hukum seperti adanya gangguan penyaluran pupuk bersubsidi.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Direktur Utama PT Petrokimia Gresik Dwi Satriyo Annurogo dengan Kepala Kejaksaan Negeri Gresik Muhammad Hamdan.
"Perpanjangan kerja sama ini sebagai langkah optimalisasi perusahaan dalam melaksanakan tugas penyaluran pupuk bersubsidi," kata Dwi Satriyo Annurogo dalam keterangannya, Selasa.
Ia menyampaikan bahwa perusahaan senantiasa memastikan ketersediaan stok pupuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendag) dan menjamin kualitas pupuk di gudang-gudang penyangga dan kios-kios pertanian agar pupuk bisa sampai ke tangan petani dengan prinsip 6T (Tepat Tempat, Tepat Harga, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Jenis, Tepat Waktu).
"Untuk itu, dalam kerja sama ini juga menjadi upaya PT Petrokimia Gresik dalam rangka memperkuat pengawasan dan pengamanan kegiatan pendistribusian dan penyaluran pupuk di wilayah Gresik," ujar Dwi Satriyo.
Ia menyadari dalam melaksanakan amanat pemerintah penyaluran pupuk bersubsidi dan menjalankan bisnis perusahaan, tentu tidak lepas dari risiko dan persoalan hukum yang mungkin timbul sebagai akibat dari operasional perusahaan.
Dengan penandatanganan ini, Dwi Satriyo berharap permasalahan hukum perusahaan yang muncul dapat kita atasi bersama sehingga tidak mengganggu operasional perusahaan.
Menurut ia, PT Petrokimia Gresik merupakan objek vital nasional yang operasional produksinya tidak boleh berhenti dalam rangka menjaga katahanan pangan nasional.
Kerja sama ini merupakan kerja sama perpanjangan dari nota kesepahaman sebelumnya. PT Petrokimia Gresik bersama Kejari Gresik telah berkolaborasi seperti yang tertuang dalam Nota Kesepahaman ini sejak tahun 2016.
Sedangkan untuk penguatan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi, PT Petrokimia Gresik sebelumnya juga menjalin kerja sama dengan Polda Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan, dan Kejati Jawa Timur.
"Kami akan banyak menggandeng banyak pihak untuk meningkatkan pengawasan pupuk bersubsidi. Semakin banyak pihak yang proaktif maka pengawasannya akan semakin ketat," ujar Dwi Satriyo.
