Surabaya (ANTARA) - Sejumlah aparatur sipil negara yang selama ini menghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) milik Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, secara bertahap mulai meninggalkan lokasi hunian tersebut.
"Semoga dengan berjalannya waktu, semua ASN yang menghuni rusun bisa segera keluar supaya MBR bisa masuk dan antrean pengajuan rusunawa bisa semakin sedikit," kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Irvan Wahyudradjad di Surabaya, Jumat.
Menurut Irvan, ASN meninggalkan rusunawa karena ada instruksi dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang memerintahkan para ASN keluar dari rusunawa sebab tempat hunian itu peruntukannya khusus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Berdasarkan hasil verifikasi yang DPRKPP terhadap penghuni 20 rusunawa di Surabaya, diketahui ada sebanyak 88 orang ASN yang menjadi penghuni, dengan rincian 63 ASN aktif dan 25 pensiunan ASN.
Irvan mengatakan dari 88 orang ASN yang menghuni rusunawa itu, sudah banyak yang dengan sukarela mengembalikan kunci. Bahkan, mereka juga sudah menulis surat pernyataan pengembalian kunci hunian.
Dalam surat tersebut, mereka mengakui bahwa pembuatan surat pernyataan itu dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapa pun dan pihak mana pun.
"Surat pernyataan itu juga ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan menggunakan materai, jadi mereka dengan sukarela menyerahkan kunci rusun tersebut," ujarnya.
Irvan mengaku sangat bersyukur karena sudah banyak ASN yang meninggalkan rusunawa. Sebab, ketika mereka sudah resmi keluar, rusunawa tersebut akan digantikan kepada warga yang berhak.
Apalagi, saat ini antreannya sudah mencapai 11 ribu sehingga sudah sepantasnya ASN itu meninggalkan rusun tersebut.
"Semoga dengan berjalannya waktu, semua ASN yang menghuni rusunawa bisa segera keluar supaya MBR bisa masuk dan antrean pengajuan rusunawa bisa semakin sedikit," ujarnya.
Selain itu, Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya ini juga memastikan bahwa hingga saat ini Pemkot Surabaya terus melakukan verifikasi kepada semua penghuni rusun di 20 rusun milik pemkot.
Berdasarkan hasil verifikasi sementara, ada sebanyak 2.423 KK penghuni rusun yang termasuk dalam MBR, dan ada sebanyak 475 yang non-MBR, lalu ada sebanyak 1.143 data yang tidak ditemukan di aplikasi e-Pemutakhiran Data.
"Sedangkan penghuni rusun ada sebanyak 4.556 KK, dan hingga saat ini terus kami verifikasi," katanya.
