Surabaya (ANTARA) - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta aparatur sipil negara yang selama ini bertempat tinggal di rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dikeluarkan dari lokasi itu karena rusun diperuntukkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Eri Cahyadi mengatakan pihaknya sudah jauh-jauh hari memerintahkan jajarannya untuk melakukan pengecekan dan pendataan ulang penghuni rusunawa se-Kota Surabaya.
"Ternyata hasil pengecekannya ada ASN yang menghuni rusun, ya, harus dikeluarkanlah. Wong ASN itu bukan MBR kok masuk ke situ. Saya sebenarnya yang memerintahkan pengecekan itu," kata Eri di Surabaya, Selasa.
Pengecekan itu dilakukan sejak Januari 2022 di 20 rusunawa yang dikelola Pemkot Surabaya, yaknj Rusunawa Urip Sumoharjo, Dupak Bangunrejo, Sombo, Penjaringansari, Warugunung, Wonorejo, Tanah Merah, Randu, Grudo, Pesapen, Jambangan, Siwalan kerto, Romokalisari, Keputih, Bandarejo, Gununganyar Sawah, Dukuh Menanggal, Tambak Wedi, Indrapura, dan Babat Jerawat.
Dari hasil pengecekan itu, ditemukan ada sebanyak 87 orang ASN yang menghuni rusunawa, terdiri atas 65 orang ASN aktif dan 22 orang pensiunan ASN.
Eri Cahyadi meminta para ASN yang masih menghuni rusun itu untuk segera pindah.
"Namun, kami beri waktu sebulan untuk pindahan. Jadi, tidak langsung kami suruh pindah karena mungkin dia tidak punya tempat," katanya seraya menegaskan bahwa rusunawa itu peruntukannya bagi MBR.
Menurut ia, MBR itu adalah warga yang belum mempunyai pekerjaan atau penghasilan dari kerjanya itu tidak bisa menggerakkan ekonomi keluarganya sehingga hanya cukup untuk makan dan mungkin juga untuk biaya sekolah anaknya.
"Nah, kalau ada MBR tapi nyicil mobil, nyicil sepeda motor, kira-kira itu masuk MBR apa tidak? Nah, seperti ini yang harus kami atur. Saya bilang kepada teman-teman di pemkot, sekarang kami waktunya bekerja untuk umat. Akhirnya setelah dicek, ternyata betul ada ASN dan ada yang sudah memiliki mobil tapi tidak keluar-keluar dari rusunawa. Jadi, inilah waktunya kami untuk melakukan pengecekan dan penataan ulang," ujarnya.
Selain itu, Wali Kota Eri juga memastikan bahwa ke depan pihaknya akan membangun rusun melalui YKP dan juga pihak swasta. Namun, rusun itu akan berbeda dengan rusun-rusun sebelumnya yang sudah ada karena pengelolaan bukan dari pemkot, tetapi dari pihak yang membangun.
Ia mencontohkan Yayasan Kas Pembangunan (YKP) yang memiliki tanah, lalu membangun rusun di tanahnya itu sehingga yang mengelola mereka, bukan dari pemkot. Namun, rusun tersebut akan seperti apartemen tapi tetap murah.
"Ya rusunami (rumah susun sederhana milik) kira-kira. Nantinya, warga yang sudah lulus dari rusun milik pemkot, bisa pindah ke rusunami ini, dan pemeliharaan dan pengelolaannya dilakukan langsung oleh mereka," katanya.
