Surabaya (ANTARA) - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto mendukung program satu data Jatim yang dicanangkan oleh Pemprov setempat karena memudahkan investor melakukan pemetaan dan menentukan langkah bisnisnya.
"Program satu data Jatim sangat dibutuhkan pengusaha yang ada di dalam negeri maupun pengusaha luar negeri," ujar Adik saat acara Kopilaborasi dengan tema "Integrasi dan Digitalisasi Data Menuju Satu Data Jawa Timur" di Surabaya, Kamis.
Saat ini, kata Adik, data yang dimiliki Pemprov Jatim masih tercecer di setiap dinas dan organisasi perangkat daerah (OPD) sehingga ketika pengusaha membutuhkan harus mengunjungi satu per satu dinas.
"Program ini perlu segera direalisasikan, karena sangat membantu investor dalam memutuskan langkah mereka. Misalnya, untuk data pertanian, saat pengusaha mengakses di dashboard Satu Data Jatim maka semua data yang dibutuhkan dengan mudah akan ditemukan, tentang lahan, berada di ketinggian berapa, kandungan tanahnya apa, semuanya langsung bisa diketahui sehingga investor yang akan berinvestasi tahu apa yang dibutuhkan, jenis tanam dan pupuk apa yang harus digunakan. ini sangat mempermudah," katanya.
Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak yang hadir dalam kesempatan itu mengatakan bahwa Gubernur Jatim telah menerbitkan Pergub Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Jatim, sejalan dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Tujuannya agar data itu jelas.
"Karena kadang kalau kita minta data ke kantor A, kemudian minta ke kantor B, datanya tidak sama, yang mana yang akurat. Maka dengan adanya data tersebut dikelola menjadi satu, akan menjadi data yang akurat," kata Emil
Namun demikian, kata dia, tantangan untuk menyukseskan program itu adalah kemauan OPD lain untuk menaruh data yang mereka miliki dalam format satu data atau gudangnya data.
"Sedangkan kita tahu, ke depan pemerintah akan banyak menggunakan teknologi, dan bensinnya itu adalah data. Kecerdasan buatan itu akan bisa efektif ketika terintegrasi dengan pengelolaan data. Data itulah yang bisa menghidupkan sistem tersebut," tuturnya.
Sementara itu, kata Emil, untuk melakukan percepatan, Pemprov Jatim telah mengganti program East Java Investment Super Corridor dengan program East Java Information Super Corridor.
