Pekerja migran pulang dari Malaysia dikarantina di Asrama Haji Surabaya

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa dalam upaya mencegah penularan COVID-19, seluruh pekerja migran asal Indonesia yang baru pulang dari Malaysia langsung dikarantina di Asrama Haji Sukolilo Surabaya selama tujuh hari setelah tiba di Bandar Udara Internasional Juanda.

"Yang dikarantina yang hasil PCR negatif, sedangkan positif langsung dibawa ke RSUD dr. Soetomo," kata Gubernur saat dihubungi dari Surabaya, Minggu.

Pada Sabtu (22/1), sebanyak 129 orang pekerja migran Indonesia tiba dari Malaysia di Terminal 2 Bandar Udara Internasional Juanda serta langsung menjalani pemeriksaan RT-PCR untuk mendeteksi penularan COVID-19 dan menunggu hasil pemeriksaan keluar selama sekitar satu jam.

"Ketika menunggu hasil tes usap maka yang bersangkutan tak diperbolehkan makan dam minum," kata Khofifah.

Pekerja migran Indonesia yang menurut hasil pemeriksaan tidak tertular COVID-19 langsung diarahkan ke tempat karantina dan baru boleh kembali ke daerah asal masing-masing setelah selesai menjalani karantina.

"Ketersediaan tempat tidur di Asrama Haji cukup memadai, yakni sebanyak 650 unit, dan bisa menampung empat kali kedatangan pekerja migran," kata Khofifah.

Apabila Asrama Haji penuh, ia melanjutkan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan fasilitas karantina di Gedung Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan di Kota Surabaya.

Selain itu, pemerintah menyiapkan sejumlah hotel untuk menampung pelaku perjalanan dari luar negeri yang membutuhkan fasilitas karantina.

Penyediaan fasilitas karantina bagi pekerja migran dan pelaku perjalanan dari luar negeri merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meminimalkan risiko penularan COVID-19.  

"Berbagai kesiapsiagaan telah dilakukan, dan semua ini sudah disimulasikan secara matang. Insya Allah kami bersama tim secara kolektif ikut mengawal dan mengawasi kedatangan dan penanganan pekerja migran," kata Gubernur.