Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN melakukan perombakan puncuk pimpinan perusahaan setrum negara PT PLN (Persero) dengan menetapkan Darmawan Prasodjo sebagai direktur utama menggantikan posisi Zulkifli Zaini pada 6 Desember 2021 lalu.
Penetapan Darmawan selaku Direktur Utama PLN menjadi tumpuan perseroan dalam mengembangkan proyek-proyek energi di Indonesia, salah satunya setrum bersih yang menjadi target pemerintah untuk menurunkan emisi sektor energi.
Menteri BUMN Erick Thohir berharap keputusan itu bisa membuat terobosan untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, sehingga masalah impor energi tidak lagi membebani negara dan masyarakat.
Darmawan merupakan ahli energi dan kelistrikan yang telah berpengalaman selama puluhan tahun sejak masa kuliah dan berlanjut ke pekerjaan profesional.
Ia menempuh pendidikan post-doctoral dengan mengambil bidang energi dan lingkungan dengan fokus pada perubahan iklim, energi baru terbarukan, transisi energi, dan international climate agreement di Nicholas Institute Duke University, Amerika Serikat.
Dalam pendidikan doktoral, ia mengambil ekonomi terapan dengan fokus pada kebijakan energi, pemodelan energi, dan perubahan iklim di Texas A&M University, Amerika Serikat.
Ia menyusun disertasi komprehensif mengenai penerapan kebijakan cap and trade, perdagangan karbon, dan operasionalisasi teknologi carbon capture storage di sektor pembangkit dan utilitas industri kelistrikan Amerika Serikat.
Sebagai ahli perubahan iklim di tingkat internasional, Darmawan memiliki kemampuan lengkap dan mampu bertindak strategis sekaligus operasional, kuat dalam memetakan risiko baik teori maupun praktik, sehingga bisa merancang dan menerapkan strategi dan taktik mitigasi risiko yang dapat dijalankan perusahaan.
Ia juga memiliki pemahaman dan pengetahuan investasi dan korporasi, sehingga dapat melihat potensi, peluang, dan merancang visi masa depan perusahaan.
Mengacu pengalamannya di organisasi presidential circle bidang energi dan infrastruktur, Darmawan paham aspek legal dan regulasi, sistem kontrak migas dan kelistrikan, makro-mikro ekonomi, serta pengawalan dan dukungan kebijakan.
Ia juga mampu menemukan solusi inovatif dan melakukan debottlenecking di berbagai krisis sektoral, serta melancarkan upaya penyelamatan finansial perusahaan.
Darmawan menyadari pentingnya penyiapan korporasi secara forward looking dengan merancang netralitas karbon 2060 dan mekanisme transisi energi dalam pencapaian target sekaligus penguatan kapasitas industri nasional.
Dalam prosesnya, ia mengkonsolidasi titik temu solusi dari berbagai aspek mulai dari bisnis, teknis, dan regulasi serta kebijakan, salah satunya menyelaraskan regulasi jangka panjang pada Undang-Undang Energi Baru Terbarukan dan Peraturan Presiden Energi Baru Terbarukan.
Sebagai Komisaris PLN (2018-2019), Darmawan mengerti bisnis PLN yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, sehingga dapat memberikan masukan akurat dengan orientasi meningkatkan efisiensi korporasi.
Melalui posisi tersebut, Darmawan mampu menjaga dan mengawasi segala program on the track serta menjaga kondisi keuangan perusahaan.
Semasa tugasnya sebagai regulator di Kantor Staf Presiden menjabat Deputi Bidang Energi dan Infrastruktur (2015-2019), ia mampu mengelola dan melakukan berbagai debottlenecking program prioritas pemerintah pusat.
Darmawan menjadi mitra strategis PLN dalam mengawal implementasi program pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35 gigawatt. Bahkan dengan pengalamannya di bidang energi, Darmawan berhasil mengelola kebijakan energi dan infrastruktur yang menjadi pembeda penting pemerintahan Jokowi dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.
Ia berhasil mengurai berbagai sumbatan di proyek-proyek mangkrak, mengawal, dan mengakselerasi jalannya program prioritas dengan komunikasi strategis dan konsolidasi multistekeholders dari lintas kementerian maupun lembaga sampai level daerah.
Bahkan selama menjadi Wakil Direktur Utama PLN pada 2019-2021, Darmawan juga mampu mengemban amanah sebagai Chief Transformation Officer (CTO) yang bertugas untuk mengawal program-program transformasi PLN. (*)
