Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Usman Kansong mengatakan komunikasi publik untuk program Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) relatif efektif sepanjang tahun 2021.
"Kemarin kami meminta Universitas Indonesia (UI) untuk melakukan penelitian, seperti apa komunikasi publik yang kami lakukan. Secara umum hasil penelitian menunjukkan komunikasi publik PCPEN sukses, relatif berhasil, efektif, kendati masih ada ruang-ruang yang harus diperbaiki," papar Usman dalam acara "Mendigitalkan Indonesia: Retrospeksi Kominfo 2021 dan Outlook 2022" secara daring, Selasa.
Adapun temuan dalam penelitian tersebut, kata Usman, adalah masyarakat lebih banyak memperoleh informasi mengenai COVID-19 melalui televisi, disusul media sosial dan billboard atau baliho.
Sementara itu, sumber informasi yang paling dipercaya masyarakat dalam konteks PCPEN adalah tenaga kesehatan, kemudian sumber resmi pemerintah, dan key opinion leader. Sedangkan influencer dan selebritas menempati urutan terakhir.
"Dari skala satu sampai sepuluh, komunikasi publik PCPEN ada di antara tujuh dan delapan. Jadi masih ada ruang yang mesti kita perbaiki," ujar Usman.
Selain PCPEN, Usman mengatakan berbagai komunikasi publik lainnya telah dilakukan sepanjang 2021, di antaranya untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpiade Nasional (Papernas) di Papua baik ke dalam maupun ke luar negeri, serta untuk G20 yang telah berlangsung sejak Itali menyerahkan presidensi ke Indonesia.
Menurut Usman, tantangan komunikasi publik saat ini adalah menyelaraskan komunikasi yang terserak di lingkungan pemerintah.
Pasalnya, berbeda dengan komunikasi publik sebelumnya yang tersentralisasi di Departemen Penerangan, komunikasi publik di era demokratis saat ini terdesentralisasi ke semua kementerian dan lembaga, yang masing-masing memiliki biro humas dan juru bicaranya sendiri.
"Kita tidak mungkin kembali lagi ke masa sebelumnya ketika komunikasi publik dipegang oleh Departemen Penerangan. Di situ tantangannya. Sudah ada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2015 dan di situ di atur bahwa IKP yang bertugas mengorkestrasi komunikasi publik," kata Usman.
Ke depannya, Usman mengatakan Ditjen IKP telah mendapatkan tugas untuk melakukan komunikasi publik di bidang hukum, politik, dan keamanan.
"Kita juga dapat tugas dari Wapres untuk komunikasi publik Papua. Kemudian Maret ada MotoGP di Mandalika. Lalu Juli-Agustus ada pertemuan penanggulangan bencana yang diselenggarakan BNPB, ini levelnya dunia," kata Usman.
"Kami sedang menyusun strateginya supaya komunikasinya berlangsung baik. Tentu saja kami akan bekerja sama dengan kawan-kawan media," imbuhnya. (*)
