Kediri (ANTARA) - Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, berupaya keras mewujudkan capaian target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2020-2024 serta percepatan pemulihan dampak COVID-19.
Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar di Kediri, Kamis (4/11) mengemukakan ada 10 program unggulan untuk pemulihan dari pandemi COVID-19, yakni Prodamas Plus, service city card (kartu melayani), open and clean government, asuransi kesehatan universal (UHC), home care kondisi darurat, lansia dan balita.
"Ada juga pendidikan gratis dan berkualitas, pengembangan usaha milik RW (Koperasi RW), penciptaan 15.000 wirausaha baru, satu kelurahan 1 RTH dan kampung keren (Kreatif dan independen). Di 10 poin ini, kami ingin menciptakan lapangan pekerjaan dan wirausaha baru. Itu nanti yang akan kami push karena itu sudah bisa dilakukan saat ini, tentunya dengan protokol kesehatan," katanya.
Wali Kota Kediri dalam Musrenbang Perubahan RPJMD Kota Kediri melanjutkan, perubahan RPJMD Kota Kediri tidak mengubah visi dan misi RPJMD awal. Di visi RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024 adalah Kota Kediri unggul dan makmur dalam harmoni. Visi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam empat misi, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan berintegritas, berorientasi pada pelayanan prima dan teknologi informasi.
Ia menyebutkan ada juga misi mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing berbasis nilai agama dan budaya, memperkuat perekonomian daerah yang berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif yang berkeadilan, serta mewujudkan Kota Kediri yang aman, nyaman dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.
Ia juga menambahkan, dari data statistik, pandemi COVID-19 berpengaruh signifikan terhadap indikator makro ekonomi Kota Kediri, antara lain pertumbuhan ekonomi Tahun 2019 sebesar 5,47 persen terkontraksi menjadi minus 6,25 persen pada Tahun 2020.
"Hal ini bisa terjadi karena memang di Kota Kediri ini murni kota perdagangan, jasa dan pendidikan. Jadi ketika lockdown, berdampak pada semuanya," kata dia.
Sementara itu, untuk tingkat inflasi Tahun 2019 sebesar 1,83 persen menjadi 1,93 persen pada Tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka Tahun 2019 sebesar 4,22 persen menjadi 6,21 persen pada Tahun 2020, serta tingkat kemiskinan Tahun 2019 sebesar 7,16 menjadi 7,69 pada Tahun 2020.
"Kami menginginkan bahwa pembangunan Kota Kediri harus serempak. Tidak hanya pemerintahnya saja, tapi melakukan pembangunan ini bersama-sama," kata dia.
Sementara itu, Kepala Bakorwil I Madiun Eddy Supriyanto mengingatkan kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tertuang dalam dokumen RPJMD dan RPJMN Tahun 2020-2024.
Eddy melanjutkan RPJM dalam Provinsi Jatim yang difokuskan pada arahan kewilayahan untuk Kota Kediri, yaitu pengembangan sektor potensial, yaitu sektor industri pengolahan, meningkatkan aksesibiltas dan konektivitas, meningkatkan akses pelayanan dasar, air minum, sanitasi, hunian, peningkatan kualitas SDM dan akses pelayanan pendidikan, mitigasi dan kesiap siagaan bencana, peningkatan kerja sama antardaerah implementasi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019.
Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan forkopimda, Wakil Ketua DPRD Kota Kediri, Sekretaris Daerah Kota Kediri, Kepala Barenlitbang, Kepala OPD, perguruan tinggi, serta organisasi kemasyarakatan.
