Wapres optimistis kemisikinan ekstrem di tujuh provinsi tuntas tahun 2024

Wapres Ma'ruf Amin (tengah) memberi keterangan pers usai memimpin rapat koordinasi pengentasan kemiskinan ekstrem di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (30/9). (ANTARA Jatim/Hanif Nashrullah)

Dari pertemuan tadi semuanya optimis masing-masing kabupaten bisa menyelesaikan kemiskinan ekstrimnya, minimal mencapai target hingga Desember 2021

Surabaya (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meyakini kemiskinan ekstrem di tujuh provinsi wilayah Indonesia dapat dituntaskan menjadi 0 persen hingga tahun 2024.

Wapres menjabat Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang menjadi program prioritas pemerintah pusat.

"Untuk tahap I tahun 2021. Ada tujuh provinsi yang ditetapkan untuk percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Masing-masing adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua dan Papua Barat," katanya kepada wartawan usai memimpin rapat koordinasi percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis.

Menurutnya, masing-masing di tujuh provinsi tersebut ada lima kabupaten yang kemiskinannya tergolong ekstrem dan menjadi prioritas untuk segera dituntaskan.

Contohnya, lima kabupaten di wilayah Jawa Timur adalah Kabupaten Probolinggo, Bojonegoro, Lamongan, Bangkalan dan Sumenep.

"Targetnya sampai bulan Desember 2021 kita berharap bisa menghilangkan sebanyak 2 juta kemiskinan ekstrim di tujuh provinsi ini," ujar Wapres Ma'ruf Amin.

Target panjangnya, lanjut Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia itu, hingga tahun 2024 kemiskinan ekstrem yang jumlahnya mencapai 10 juta jiwa lebih harus sudah tuntas menjadi 0 persen.

Wapres Ma'ruf Amin optimistis target tersebut bisa tercapai.

"Dari pertemuan tadi semuanya optimis masing-masing kabupaten bisa menyelesaikan kemiskinan ekstrimnya, minimal mencapai target hingga Desember 2021," katanya.

Dalam rapat koordinasi pengentasan kemiskinan ekstrem yang menitikberatkan pada pemberdayaan dari sisi ekonomi, Wapres Ma'ruf Amin menyatakan telah memperoleh gambaran terkait intervensi apa yang akan segera dilakukan.

"Pemerintah Kabupaten menggunakan intervensi melalui anggaran pendapatan belanja daerah, begitu pula Pemerintah Provinsi. Kemudian juga ada bantuan dari Pemerintah Pusat. Juga nanti ditambah mengikutsertakan dari kelompok swasta menggunakan dana tanggung jawab sosial perusaah atau CSR-nya dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrim," ujarnya. (*)