Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan ada sebanyak 2.536 SMA/SMK hingga SLB di wilayah setempat yang hari ini mulai menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas.
"Kita memulai pembelajaran tatap muka di 2.536 unit pendidikan SMA/SMK dan SLB. Ada 696 ribu sekian siswa SMA/SMK dan SLB yang masuk hari ini secara terbatas bertahap," kata gubernur saat memantau PTM terbatas di SMK Negeri 7 Surabaya, Senin.
Khofifah menyebut PTM terbatas ini digelar di 20 kabupaten/kota di Jatim yang telah menerapkan PPKM Level 2 dan 3. Sedangkan di wilayah PPKM level 4, PTM secara terbatas belum digelar.
"Hari ini kan hari terakhir PPKM level 4 di seluruh Indonesia akan dievaluasi sore nanti, jikalau nanti sore ada evaluasi, maka kita akan evaluasi kembali," ujarnya.
Khofifah menambahkan PTM terbatas ini digelar sesuai SOP. Para siswa yang hendak masuk ke sekolah diwajibkan memakai masker, dicek suhunya hingga mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Selain itu, setiap kelas hanya berkapasitas 50 persen.
"PTM digelar hanya dua kali dalam seminggu. Selain itu, pembelajaran dilakukan maksimal empat kali jam pelajaran selama 30 menit atau hanya dua jam," ujarnya.
Mantan Menteri Sosial itu menyebut jika PTM terbatas juga dilakukan secara hybrid learning. Artinya, selain ada PTM terbatas di kelas, juga ada siswa yang belajar secara daring di rumah.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Wahid Wahyudi menjelaskan syarat sekolah untuk dapat mengadakan PTM adalah adanya Satgas COVID-19 di lingkup sekolah. Syarat wajib lainnya, guru dan tenaga pendidik yang harus wajib divaksin.
"Alhamdulillah untuk guru di Jatim sudah 88 persen divaksin. Tinggal 12 persen yang belum karena beberapa kendala seperti darah tinggi. Siswa masih relatif sedikit yang vaksin baru 12 persen. Karenanya ibu gubernur memberikan arahan kepada bupati wali kota se-Jatim agar melaksanakan vaksinasi bagi siswa," tuturnya.
Wahid menyebut, pelaksanaan PTM terbatas dilaksanakan serentak mulai hari ini. Namun, berdasarkan laporan yang diterima dari dinas kabupaten/kota, untuk jenjang SD dan SMP baru sekitar 90 persen sudah melakukan PTM.
"Yang 10 persen bupati wali kota masih melakukan koordinasi dengan dinkes terkait. PTM akan disesuaikan perkembangan wilayah. Jika kabupaten atau kota tertentu berubah merah, maka PTM terbatas dihentikan, begitupun sebaliknya. Harus ada rekomendasi dari satgas COVID-19 setempat dan izin dari orang tua yang utama," ujarnya.
