Banyuwangi (ANTARA) - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memaparkan inovasi pengembangan daerah dalam menghadapi pandemi COVID-19 dalam Forum Webinar Smart City International yang digelar oleh Councils of Asian Liberals and Democrats (CALD) yang berbasis di Filipina, Selasa.
Seminar daring tersebut diikuti oleh sejumlah narasumber, di antaranya Pejabat Eksekutif Senior Pemerintah Kota Taoyuan-Taiwan, Evan Chang. Turut bergabung koordinator proyek Regional Friedrich Naumann Foundation for Freedom, Vanessa Steinmentz, Sekretaris Jenderal CALD, Francis Blue Abaya.
"Seminar CALD ini untuk membahas bagaimana kita dapat menata kembali smart cities serta peluang apa yang dapat ditawarkan dalam menghadapi pandemi. Praktik-praktik baik kami bahas bersama di forum tersebut, termasuk saya menjelaskan bagaimana Banyuwangi bergotong royong selama masa pandemi ini," kata Bupati Ipuk.
Ia mengemukakan, sejumlah hal dibahas dalam seminar daring itu, mulai bagaimana respons daerah menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi akibat pandmei, dna bagaimana teknologi mempermudah penanganan COVID-19, hingga bagaimana peran pemerintah daerah melakukan perencanaan ulang daerahnya pasca pandemi.
"Tentunya pemanfaatan teknologi-lah yang memungkinkan penanganan COVID-19 bisa dilakukan secara lebih baik. Kami terus bekerja ke arah tersebut," katanya.
Bupati Ipuk mengatakan, Banyuwangi telah mengoptimalkan sistem Smart Kampung. Banyuwangi memulai dengan layanan informasi pemerintahan dari pinggiran.
"Bagi Banyuwangi tantangan terbesar adalah konektivitas di wilayah perdesaan. Mengingat luas Banyuwangi yang mencapai 5.700 km2 serta kondisi geografisnya yang terdiri pegunungan, hutan, hingga pesisir pantai. Konektivitas ini sangat penting untuk mengatasai masalah karena dengan konektivitas akan membuat masyarakat desa mendapatkan layanan yang lebih baik," papar Bupati Ipuk.
Katanya, layanan Smart Kampung mencakup 7 dimensi, antara lain pendidikan dan seni budaya, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, penanggulangan kemiskinan, one stop service pelayanan publik, tata kelola keuangan desa dan informasi publik.
Ipuk menjelaskan bahwa dirinya juga berupaya mendekatkan pelayanan publik ke warga desa. Salah satunya dengan program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa). Adalah program yang dilakukan Bupati Ipuk dan Wakil Bupati Sugirah untuk menjemput bola berbagai permasalahan warga. Desa-desa tersebut mayoritas berada di daerah terdepan Banyuwangi yang membutuhkan waktu tempuh cukup lama dari pusat kota.
Urusan yang dituntaskan seperti kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, sertifikat rakyat, jaminan sosial, pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, kepemudaan, rumah tinggal, dan sebagainya.
Banyuwangi juga membuka pelaporan daring bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak pandemi yang terintegrasi dengan sistem Smart Kampung. Sistem pelaporan ini digunakan untuk menampung warga yang belum terdaftar di skema jaring pengaman sosial, baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Selain itu, warga bisa mengecek para penerima bansos dari pusat, provinsi, maupun kabupaten.
"Dalam pelaporan bansos daring tersebut ada dua fitur pelaporan warga yang belum menerima bantuan dan pengecekan penerima bansos. Basisnya adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang kami silangkan dengan Smart Kampung yang telah mempunyai basis data lengkap semua penerima bantuan. Jadi tidak ada data ganda," tuturnya. (*)
