Lamongan (ANTARA) - Balai Bengawan Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo segera menenderkan proyek pengerukan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong, Kabupaten Lamongan, Jatim, sebagai tindak lanjut permintaan nelayan kepada Presiden Jokowi yang berkunjung ke tempat tersebut, Kamis (6/5).
Kepala BBWS Bengawan Solo, Agus Rudyanto di Lamongan, Jumat, mengatakan pada Agustus 2021 penanganan permasalahan di PPN Brondong sudah harus ditenderkan, untuk menindaklanjuti permohonan Pemkab Lamongan sebagaimana perintah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"Jadi, kami ke sini untuk menyinkronkan apa saja yang kami kerjakan sesuai dengan tugas kami di BBWS Bengawan Solo, karena perintah beliau di Agustus mendatang harus segera ditenderkan, yang selanjutnya akan kami laporkan ke Jakarta," kata Agus saat menemui Bupati Lamongan Yuhronur Efendi di Lamongan.
Agus mengatakan ada empat aspirasi nelayan yang telah disetujui oleh Presiden RI dalam kunjungan kerja kemarin, terkait permasalahan di PPN Brondong, di antaranya normalisasi Kali Asinan, Perpanjangan jeti untuk sedimentasi dan Breakwater.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan Heruwidi mengatakan pendangkalan yang terjadi pada kolam yang ada di pelabuhan PPN Brondong berakibat pada penumpukan sandar perahu saat melakukan bongkar muat, dan berkurangnya daya tampung parkir perahu.
Ia mengatakan pendangkalan kolam tersebut terjadi karena kiriman dari Kali Asinan, juga angin timur yang membawa lumpur pasir serta belum adanya breakwater
"Harapan kami dapat direalisasikan breakwater, karena telah terjadi pendangkalan pada kolam yang ada di pelabuhan. Selain kiriman dari sungai asinan, angin timur yang membawa lumpur pasir menjadi penyebab pendangkalan. Apabila dapat terbangun breakwater tingkat kedangkalan tersebut bisa sangat terkurang," katanya.
Kepala PPN Brondong, Ibrahim mengakui bahwa PPN Brondong saat ini kondisinya sangat padat, karena hanya beberapa kapal saja yang bisa sandar akibat pendangkalan.
Ibrahim mengaku pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 5,6 hektare yang diperuntukkan untuk disposal lumpur.
Menanggapi upaya itu, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengapresiasi gerak cepat dari BBWS Bengawan Solo dan berharap permasalahan di PPN Brondong akan segera teratasi, sehingga PPN Brondong dapat berfungsi dengan baik yang berimbas pada pendapatan nelayan.
