"Bismillah, hari ini kami akan memulai program Ngantor di Desa. Giliran dengan wakil bupati, kami keliling berkantor di desa, mencari permasalahan dan memberi solusi secara bertahap," kata Bupati Ipuk, hari pertamanya ngantor di di Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur, Senin.
Ipuk menggelar rapat secara daring dan luring (online dan offline) dengan para camat, kepala desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari berbagai kecamatan dan desa untuk membahas percepatan penyaluran dana ke desa sebagai upaya pemulihan ekonomi lokal.
Ia membahas percepatan pencairan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD). Berbagai problem sosial juga dibahas dan dicari solusinya, mulai bedah rumah, warga sakit dan permasalahan pertanian.
"Terima kasih seluruh camat, kepala desa dan BPD yang hadir secara virtual. Upaya-upaya percepatan penyaluran dana ke desa ayo dilakukan bareng-bareng. Saya sudah minta ke Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kusiyadi untuk asistensi intensif," katanya.
Dalam rapat online dan offline itu, Bupati Ipuk juga meminta para camat benar-benar turun ke desa memberikan pendampingan. "Ini ada kecamatan yang semua desanya belum entry. Tolong pak camat ini benar-benar turun ke desa, lakukan pendampingan, koordinasi dengan dinas," kata Ipuk.
Ia mengatakan, percepatan penyaluran dana ke desa sangat penting sebagai instrumen pemulihan ekonomi.
"Semakin cepat dana tersalurkan, semakin cepat program-program bergulir di desa, dan semakin cepat pula ada peningkatan perputaran uang di masyarakat desa. Konsumsi rumah tangga warga akan meningkat. Itu kunci pemulihan ekonomi," ucapnya.
Bupati Ipuk juga menekankan instruksi Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, yang memberi fokus pada percepatan pencairan dana ke desa.
"Presiden Jokowi dan Gubernur Ibu Khofifah menekankan untuk segera memroses penyaluran dana ke desa. Bulan Maret ini setidaknya 40 hingga 60 persen dana desa harus telah dicairkan,' ujarnya.
Ia memaparkan, total anggaran pemerintah yang turun ke desa di Banyuwangi pada 2021 sebesar Rp413,489 miliar. Dana itu terdiri atas dana desa Rp220,08 miliar, alokasi dana desa (ADD) Rp172,395 miliar, Bagi Hasil Pajak Daerah Rp15,616 miliar dan Bagi Hasil Retribuai Daerah Rp5,396 miliar.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi, Kusiyadi mengemuakkan sudah ada 61 desa yang telah melakukan pencairan DD, ada 44 desa yang telah mencairkan ADD.
"Total anggaran yang sudah dicairkan sebesar Rp55 miliar. Proses terus berlangsung, hari ini bahkan tambah 12 desa yang sudah mencairkan. Kami terus kerja keras, siap memenuhi instruksi Ibu Bupati agar semakin cepat penyaluran dana ke desa," ucapnya. (*)
