DPRD minta Pemkot Surabaya kembangkan kawasan lahan basah

Surabaya (ANTARA) - Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota setempat memelihara dan mengembangkan kawasan lahan basah yang ada di Ibu Kota Provinsi Jawa Timur. 

Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati di Surabaya, Kamis, mengatakan  lahan basah itu penyumbang keanekaragaman hayati yang tinggi, seperti yang terjadi di kawasan Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya).

"Di kawasan itu (Pamurbaya) merupakan hutan mangrove. Tiap tahun menjadi tujuan transit burung migran dari penjuru dunia bagian utara," katanya.

Menurut dia, Tim Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya pernah meneliti bahwa di kawasan mangrove Wonorejo ada burung-burung yang menempuh jarak amat jauh dengan jalur migrasi Asia Utara hingga ke Asia Tenggara dan Australia.

Aning mengatakan tujuan burung-burung singgah ke lahan basah Surabaya untuk mencari makanan dan bermigrasi meninggalkan musim dingin di belahan bumi utara. Bisa juga dijadikan tempat untuk berkembang biak burung-burung migran tersebut.

"Potensi inilah yang menjadi alasan dikembangkannya ekowisata di kawasan itu," katanya.

Politikus Partai Keadilan Sejehtara (PKS) ini menilai sudah tepat Kota Surabaya menetapkan kawasan mangrove sebagai kawasan konservasi. Untuk itu, ia berharap kawasan lahan basah lainnya seperti di sekitar Suramadu juga mendapat perhatian dan pencegahan dari perusakan kawasan akibat pembangunan properti dan sejenisnya. 

"Jangan sampai kita kehilangan potensi keindahan ekowisata yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kota ini," kata lulusan Teknik Lingkungan ITS ini.

Selain sebagai sumber keanekaragaman hayati, lanjut dia, lahan basah Surabaya juga berperan dalam fungsi tata air kota. Reklamasi kawasan pesisir menjadi permukiman yang tidak terkendali akan memicu dampak banjir. 

"Karena itu lahan basah harus kita jaga dengan serius," kata Aning.

Selain itu, Aning juga berharap agar Surabaya bisa mendapat akreditasi sebagai Kota Lahan Basah Dunia. Tahun lalu, kata dia, Kementerian LHK menyampaikan sinyal seperti itu dan Pemkot menyiapkan segala persyaratannya. 

"Saya berharap Surabaya segera mendapat predikat tersebut. Agar kita punya tanggung jawab menjaga lahan basah dengan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan," kata Aning.

Aning juga menjelaskan bahwa pengelolaan lahan basah yang baik akan mengurangi risiko bencana. Lahan basah yang kondisinya masih baik haruslah dijaga dan dipertahankan, sementara lahan basah yang telah terdegradasi dan rusak harus segera dipulihkan dan dikembalikan fungsi serta manfaatnya, agar ekosistem kembali menjadi kuat. 

"Ekosistem lahan basah yang kuat akan mengurangi risiko bencana bagi ekosistem itu sendiri dan masyarakat yang tinggal di sekitarnya," katanya.

Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)  Saparis Sudaryanto saat bertemu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini beberapa waktu lalu mengatakan Kota Surabaya berpeluang mendapatkan akreditasi kota lahan basah dunia setelah konsisten kembangkan mangrove.

"Jadi, nanti Surabaya akan diusulkan sebagai salah satu kota nominasi untuk memperoleh akreditasi dalam pengolahan kota lahan basah tingkat dunia atau internasional," kata Saparis Sudaryanto.

Menurut Saparis, Surabaya akan diusulkan karena selama ini KLHK melihat ada kemauan yang cukup bagus dan sudah terbukti nyata dilakukan di Kota Surabaya, terutama terkait dengan upaya pengembangan area mangrove.  (*)