Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ikut membantu kementeriannya dalam memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi basis pemberian bantuan sosial.
"Ke depan saya terus terang berkirim surat ke KPK, kemudian Kejaksaan Agung, Mabes Polri, dan Universitas Indonesia untuk membantu kami dalam proses langkah yang akan kami laksanakan untuk memperbaiki permasalahan yang harus diselesaikan," kata Risma di Gedung KPK, Jakarta, Senin.
Risma pada hari Senin bertemu dengan tiga pimpinan KPK, yaitu Alexander Marwata, Nurul Ghufron, dan Nawawi Pomolango, serta Deputi Pencegahan KPK Nainggolan dan jajaran di kedeputian pencegahan untuk melakukan koordinasi terkait surat rekomendasi KPK pada tanggal 3 Desember 2020 tentang penyampaian kajian pengelolaan bantuan sosial.
Presiden Jokowi pada tanggal 4 Januari 2021 meluncurkan tiga bansos yang anggarannya dikelola oleh Kementerian Sosial, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kartu Sembako, dan Program Bantuan Sosial Tunai (BST).
Pada tahun 2021, sesuai dengan alokasi anggaran Kemensos, perincian tiga program bantuan sosial adalah PKH dengan target penerima 10 juta keluarga dan anggaran Rp28,7 triliun.
Selanjutnya, Kartu Sembako dengan target pertama 18,8 juta keluarga dengan total anggaran Rp45,12 triliun.
Terakhir, Bansos Tunai dengan target penerima 10 juta keluarga dan anggaran Rp12 triliun yang seluruhnya akan disalurkan di 34 provinsi di seluruh Indonesia.
Sementara itu, DTKS Kemensos pada bulan Juni 2020 diketahui memiliki 97,204 juta penduduk yang dikategorikan miskin.
Mensos Risma dalam pertemuan tersebut menyebutkan ada sejumlah perbaikan yang ia lakukan untuk mencegah orang yang tidak dikategorikan miskin juga ikut mendapat bantuan.
Risma mengatakan bahwa pihaknya menyiapkan perangkat lunak penerima harus terhubung dengan data.
"Kenapa peluncuran bantuan pada minggu pertama (Januari 2021)? Supaya kalau ternyata tadi ada warga yang tidak bankable atau tidak biasa menggunakan bank, kami masih punya tiga minggu untuk evaluasi," ungkap Risma.
Pemberian PKH dan Kartu Sembako dilakukan oleh bank milik negara, yaitu BNI, BRI, Mandiri, dan BTN, sementara penyaluran bansos tunai akan dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia yang akan mengantarkan ke tempat tinggal masing-masing keluarga.
"Kami minta foto wajah karena kalau hanya minta tanda tangan takutnya tidak terkoneksi dengan data kependudukan. Kami juga minta sidik jari supaya connect dengan data kependudukan jadi itu untuk mengawal supaya penerima itu betul," kata Risma.
Mensos Risma juga mengakui banyak penduduk miskin yang tidak terbiasa dengan bank.
Disepakati dengan Wakil Menteri BUMN untuk penerima bansos yang buta huruf, sakit, lansia, dan disabilitas dipindah ke PT Pos karena perseroan ini mengantar langsung ke penerima manfaat.
"Jadi, itu untuk menghindari duplikasi juga laporan dari bank itu bisa terkoneksi dan kami terima. Setiap Jumat kami evaluasi progres pemberian bantuan berdasar temuan dari bank," kata Risma.
Kemensos juga mengirimkan data kembali ke daerah untuk memperbaiki data yang salah atau bermasalah di nomor induk kependudukannya (NIK).
"Kami kembalikan ke daerah untuk diperbaiki dan kami minta penerima manfaat yang belum ada NIK-nya diminta data identitasnya oleh daerah karena mungkin di daerah itu belum ada perekaman e-KTP tetapi yang bersangkutan benar-benar ada, nah, data seperti ini kami minta agar dikembalikan ke kami," ungkap Risma.
Perubahan data juga termasuk perubahan domisili meski orang tersebut masih tetap masuk kategori miskin sehingga layak mendapat bantuan.
"Saya tahu ini tidak mudah. Maka, saya buka data ini kepada seluruh masyarakat agar bisa masyarakat mengoreksi, memang tidak bisa mengubah data secara langsung tetapi bisa menyampaikan kalau dia punya KTP di sini tapi posisi di kota ini, itu yang kami perbaiki terus, jadi memang datanya dinamis," kata Risma.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengungkapkan setidaknya ada empat masalah yang ditemukan KPK terkait dengan DTKS.
"Pertama, basis datanya NIK tetapi ternyata tidak semua penduduk miskin punya NIK. Oleh karena itu, perlu menjangkau sasaran-sasaran yang lebih luas. Kedua, tata kelola masalah sosial bukan data yang statis tapi juga dinamis," kata Ghurfron.
Masalah ketiga, pembaruan data merupakan kerja sama antara pemerintah pusat, daerah hingga perguruan tinggi dan mengundang masyarakat untuk terlibat aktif agar memastikan data yang terhimpun valid.
"Keempat, mohon agar integritas penyelenggara bantuan sosial ini memiliki empati dan dedikasi yang sama untuk mengatasi masalah sosial ini," kata Ghufron.
