Surabaya (ANTARA) - Yayasan Kedaulatan Pangan Nasional (YKPN) Jawa Timur memberikan solusi dalam upaya mengatasi ketersediaan kedelai di tengah kelangkaan dan mahalnya harga komoditas tersebut di pasaran saat ini.
Ketua YKPN Jatim Jamhadi di Surabaya, Senin, mengatakan dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi saat ini juga dialami kalangan produsen tempe dan tahu.
"Masalahnya demand kedelai di Jatim saat ini 450. 000 ton, sedangkan suplai dari hasil produk pertanian sekitar 302.000 ton," katanya.
Menurut dia, harga kedelai impor normalnya sekitar Rp6.500 hingga Rp7.200 per kilogram. Namun, lanjut dia, tiba-tiba meningkat hingga Rp9.500 atau Rp10.000 per kilogram dan stok di pasaran kurang.
"Padahal nilai kurs rupiah stabil di kisaran Rp14. 070 per USD. Hal ini rupanya juga di pengaruhi situasi ekonomi global yang terkontraksi karena pandemi. Serta stok kedelai dunia diborong China yang sebelumnya mereka impor 15 juta ton menjadi 30 juta ton," katanya.
Untuk itu, kata dia, YKPN Jatim menyampaikan beberapa solusi yang minimum untuk dilaksanakan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang, dengan bekerja sama dengan semua pihak dalam "pentahelix" ABCG yakni "penta" adalah lima dan "helix" adalah jalinan. Sedangkan ABCG adalah Academic, Business, Community, Government, dan Media.
"Dari sisi masyarakat harus mulai membiasakan diri untuk konsumsi makanan sejenis sebagai subtitusi, sehingga bisa menurunkan demand kedelai, tapi tetap sehat," katanya.
Selain itu, kata dia, akademisi juga bisa hadir dengan melibatkan hasil riset pertanian dengan bibit unggul dan pola tanam, sehingga dengan lahan pertanian yang cenderung susut, tapi produktivitas meningkat.
"Sehingga produksi kedelai meningkat harga produksi turun, yang lambat laun memungkinkan tanpa impor," ujarnya.
Sedangkan pemerintah menetapkan law enforcement atau penegakan hukum dalam tata guna lahan pertanian, dan tata ruang yang diarahkan pembangunan dengan pola vertical development.
"Dengan demikian kita bisa memenuhi kebutuhan kedelai secara swasembada tanpa menggantungkan impor yang tentunya bisa menghemat devisa. Itu solusi jangka panjang," katanya. (*)
