Menteri baru diharap lebih prioritaskan penanganan COVID-19

Malang (ANTARA) - Pengamat Politik dari Universitas Brawijaya Malang Wawan Sobari S.IP, MA, Ph.D mengharapkan para menteri baru yang telah dilantik Presiden Joko Widodo bisa lebih memprioritaskan penanganan COVID-19.

Wawan mengatakan penanganan yang harus diprioritaskan bukan hanya mencakup dampak COVID-19, akan tetapi juga dampak non-kesehatan akibat pandemi yang terjadi di Indonesia sejak Maret 2020 tersebut.

"Kalau yang menjadi prioritas adalah dari sisi penanganan COVID-19, termasuk dampak non-kesehatan, itu paling vital," kata Wawan saat dihubungi ANTARA dari Kota Malang, Jawa Timur, Rabu.

Wawan menjelaskan, dampak non-kesehatan yang harus menjadi prioritas tersebut, di antaranya adalah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Menurutnya, selama masa pandemi seperti saat ini, sektor tersebut merupakan tumpuan ekonomi di Indonesia.

"Penanganan COVID-19, dan dampaknya itu sangat penting. Dampak non-kesehatan itu juga termasuk Kementerian Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, itu menjadi tumpuan dalam era pandemi ini," ujar Wawan.

Sementara itu, lanjut Wawan, prioritas penanganan COVID-19 yang harus menjadi perhatian khusus terkait dengan pelaksanaan vaksinasi. Kementerian Kesehatan diharapkan bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat Indonesia, bahwa vaksin aman, dan dibutuhkan.

Wawan menambahkan saat ini ada resistensi dari sebagian masyarakat Indonesia terkait vaksin yang akan dipergunakan di dalam negeri. Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 buatan perusahaan farmasi China, Sinovac, telah tiba awal Desember lalu.

"Kemudian juga memang terkait vaksinasi, itu harus goal, cepat, artinya bagaimana Kementerian kesehatan ditargetkan untuk bisa mampu mendominasi narasi, sehingga resistensi terhadap vaksin ini lebih rendah," kata Wawan.

Menurut Wawan, selain permasalahan prioritas penanganan COVID-19 tersebut, ada beberapa catatan lain terkait hal-hal yang harus segera diselesaikan oleh menteri baru pada kabinet Jokowi-Ma'ruf tersebut.

"Kemudian, pemulihan citra terkait bansos yang diselewengkan, menurut saya itu juga prioritas. Itu untuk memulihkan citra pemerintah dan percepatan penyaluran itu wajib, karena masih banyak persoalan," ujar Wawan.

Terakhir, kata Wawan, Menteri Agama yang baru, diharapkan bisa meyakinkan sebagian umat Islam yang saat ini sedang berseberangan dengan pemerintah. Pemerintah diharapkan bisa membuka ruang dialog terkait masalah tersebut.

"Harus ada fasilitasi dialog untuk menjelaskan bahwa pemerintah itu begini. Apalagi setelah kasus penembakan enam laskar itu," ujar Wawan.

Presiden Joko Widodo telah melantik enam orang menteri, dan lima wakil menteri, Kabinet Indonesia Maju, di Istana Negera. Enam menteri tersebut adalah, Yaqut Cholil Khoumas sebagai Menteri Agama, dan Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan.

Selain itu, Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, Muhammad Luthfi sebagai Menteri Perdagangan, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan, dan Perikanan, dan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.

Kemudian, untuk posisi wakil menteri adalah, Muhammad Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan, Edward Omar Syarif Hiariej sebagai Wakil Menteri Hukum, dan Hak Asasi Manusia, dan Dante Saksono Harbuwono sebagai Wakil Menteri Kesehatan, serta Harvick Hasnul Qolbi sebagai Wakil Menteri Pertanian, Pahala Nugraha Mansyuri sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara.