Bupati Banyuwangi minta pendamping desa dorong desa berinovasi

Banyuwangi (ANTARA) - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas meminta para pendamping desa untuk mendorong desa berinovasi di tengah keterbatasan anggaran dan pemerintah desa diharapkan tetap melakukan langkah-langkah inovatif demi tercapainya target pembangunan desa.

Hal ini disampaikan Bupati Anas saat menghadiri Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Berbasis Indeks Desa Membangun (IDM) dan Sustainable Development Goals (SDGs) di Banyuwangi, Senin.

"Berapa pun anggaran yang diterima, desa harus didorong untuk tetap berinovasi dan melakukan perencanaan yang tepat tanpa banyak mengeluh. Saya berharap para pendamping desa dapat terlibat dalam proses penyusunan RKP Desa ini. Bagaimana dengan anggaran yang terbatas tapi target prioritas dapat tercapai," ujarnya.

Ia memaparkan, APBD Banyuwangi 2021 mengalami penurunan dari Rp3,3 triliun pada 2020 menjadi Rp2,88 triliun pada tahun depan (2021), karena adanya penyesuaian dana transfer dari pusat akibat pandemi COVID-19 yang sangat berpengaruh pada kapasitas fiskal pemerintah pusat.

"Penurunan ini tentu juga berdampak pada transfer ke desa-desa. Maka, desa diharapkan dapat berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk menyiasati keterbatasan anggaran tersebut sehingga target-target pembangunan desa dapat terwujud," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi Kusiyadi menjelaskan bahwa bimtek ini diikuti 100 orang pendamping desa se-Banyuwangi.

"Mereka terdiri dari tenaga ahli, pendamping desa pemberdayaan, teknik infrastruktur dan pendamping lokal desa," ujarnya.

Dalam bimtek itu, lanjut dia, para pendamping desa dibekali berbagai wawasan tentang penyusunan RKPDes yang berbasis Indeks Desa Membangun (IDM) dan Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan harapan mereka bisa berperan lebih banyak dalam proses penyusunan rencana strategis pembangunan desa tersebut.

"Tahun depan, harapan kami status kemajuan dan kemandirian desa di Banyuwangi bisa meningkat. Salah satunya, melalui peran serta pendamping desa untuk melakukan pembaharuan IDM," paparnya.

Kusiyadi mengemukakan, berdasarkan keputusan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa KemendesPDTT Nomor 303 Tahun 2020, jumlah desa berstatus mandiri di Banyuwangi sebanyak 52 desa, desa maju sebanyak 11 desa dan desa berkembang sebanyak 26 desa.

"Target tahun depan, desa mandiri kami (di Banyuwangi) bisa mencapai 100 desa," katanya.

Desa mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakatnya, dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. (*)