Hadi Pranoto dan musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji sebelumnya dilaporkan oleh Muannas ke polisi atas dugaan penyebaran hoaks, meski demikian Nur Aris laporan ini bukan laporan balik.
"Bukan lapor balik, kalau lapor balik kan bahwa kita merasa Muannas salah melakukan pelaporan, itu kan belum terbukti, kan harus dibuktikan dulu yang pelaporan ke kita itu. Ini pelaporan yang berbeda," kata Nur Aris saat dikonfirmasi, Jumat.
Nur Aris menjelaskan laporan tersebut dibuat atas dasar keberatan terhadap konten di salah satu unggahan di akun media sosial Muannas.
"Ini adalah respon terhadap temuan yang kita temukan di dalam Instagram yang bersangkutan," ujarnya.
Angga Busra Lesmana yang juga kuasa hukum Hadi Pranoto mengatakan Hadi juga keberatan dengan pernyataan Muannas kepada awak media usai membuat laporan yang ditujukan terhadap kliennya Anji.
"Yang pertama, bahwa MA (Muannas) menyebutkan klien kita adalah profesor. Padahal klien kita tidak pernah menyebutkan dirinya profesor," kata Angga.
Kedua, terkait pernyataan Muannas yang mengatakan bahwa Hadi meragukan soal tes COVID-19.
Atas dasar itulah, Muannas dilaporkan ke polisi terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik.
Laporan Hadi diterima dengan nomor laporan LP/4648/VIII/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ Tanggal 6 Agustus 2020.
Dalam membuat laporan, kuasa hukum Hadi membawa bukti berupa rekaman video yang diunggah ke akun sosial media Instagram Muannas @muannas_alaidid. Video tersebut berisi pernyataan Muannas setelah membuat laporan di Polda Metro Jaya. Selain itu, ada juga barang bukti berupa screenshot dari video tersebut.
Anji dan Hadi Pranoto dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Cyber Indonesia terkait dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks obat COVID-19 melalui kanal Dunia Manji. Muannas menilai pernyataan Hadi itu berpotensi menimbulkan kegaduhan dan polemik di tengah masyarakat.
"Itu menyebabkan berita bohong dan menimbulkan kegaduhan, polemik dari berbagai kalangan. Itu yang saya kira profesor Hadi Pranoto itu dapat diminta pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 14, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang larangan berita bohong," ungkap Muannas. (*)
