Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai Indonesia mempunyai mekanisme check and balance lebih baik dibandingkan berbagai negara di dunia yang dapat dilihat dari proses perencanaan, penganggaran, dan pembahasan keuangan negara.
Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI terkait Reformasi Penganggaran dalam RAPBN 2021 dan Pagu Indikatif Kementerian Keuangan pada RAPBN 2021.
“Itu mekanisme check and balance yang sangat jarang negara-negara mempunyai proses cukup seimbang seperti Indonesia,” katanya di Jakarta, Selasa.
Sri Mulyani menjelaskan mekanisme check and balance yang baik dalam keuangan negara adalah pemerintah merencanakan, menganggarkan, dan membahas dengan DPR kemudian DPR mengawasi.
Kemudian pemerintah mempertanggungjawabkan dan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kemudian disampaikan kembali kepada DPR untuk dibahas lebih lanjut dengan RUU pertanggungjawaban.
“Ini suatu mekanisme check and balance yang baik,” ujarnya.
Terlebih lagi Sri Mulyani mengatakan Indonesia sebagai negara demokratis dengan sistem politik mulai sentralisasi hingga desentralisasi dan jumlah partai yang banyak membuat kombinasi menjadi tidak mudah.
Ia menuturkan hal itu berbeda dengan negara lain seperti Rusia yang hanya satu partai, Amerika Serikat dua partai, dan Inggris dua partai sehingga Indonesia memiliki warna tersendiri dalam tata kelola perundangan dan proses budgeting.
“Jadi ini menimbulkan warna tata kelola perundangan dan proses budgeting,” katanya.
Di sisi lain Sri Mulyani mengatakan meskipun dalam proses perundangan dan budgeting di Indonesia mampu berjalan cukup baik namun tetap harus terus disempurnakan karena masih punya ruang.
“Ini berjalan cukup baik tapi bukan berarti tidak bisa diperbaiki. Masih ada ruang untuk memperbaiki. Kami dan Bappenas menganggap masih ada ruang untuk perbaiki jadi dari hulu ke hilir kita coba terus perbaiki,” tegasnya. (*)
