Kepala Bappenas ajak masyarakat Indonesia tingkatkan ketahanan pangan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional(PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengajak masyarakat Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam meningkatkan ketahanan pangan.

“Sistem ketahanan pangan itu sangat penting karena akan menjadi bantalan terakhir kita kalau terjadi sesuatu, sehingga pangan harus kita sendiri yang menyediakan,” kata Kepala Bappenas dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa.

Kepala Bappenas mengatakan ketika dunia telah memasuki masa pemulihan dari pandemi COVID-19 maka semua negara akan segera menyusun kekuatan mereka masing-masing di sektor pangan.

Oleh sebab itu ia menegaskan Indonesia juga harus segera menyusun strategi ketahanan pangan agar tidak tertinggal dengan negara lain, sekaligus sebagai langkah mengantisipasi potensi terjadinya musibah selain pandemi COVID-19.

“Tidak ada negara di dunia yang tidak menomorsatukan pangan sehingga kita harus menyusun strategi ketahanan pangan, supaya kalau ada kejadian seperti ini kita bisa menyediakan dengan baik,” tegas Kepala Bappenas itu

Suharso Monoarfa menuturkan Indonesia memiliki tingkat musim panen tertinggi pada Maret, April, hingga Agustus, dan terendah pada November, Desember, Januari, serta Februari.

Ia menyebutkan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan maka strategi yang dapat dilakukan adalah dengan membuat bulan November, Desember, Januari, dan Februari turut menjadi masa musim panen yang tinggi.

Ia melanjutkan strategi itu dapat dilakukan dengan membuat rekayasa teknologi cuaca sehingga petani tetap dapat berproduksi secara baik dan tinggi pada bulan-bulan tersebut.

“Buat rekayasa teknologi cuaca bagaimana di bulan itu kita bisa mendapat sekali panen. Atau kita bisa menambah jumlah cetak sawah untuk membengkakkan pada musim-musim panen itu,” ujar Kepala Bappenas

Ia menyatakan untuk pencetakan sawah sebenarnya pemerintah hanya terhambat dari sisi sumber daya manusia sebab masih banyak lahan yang bisa dicetak namun jumlah petani tidak memadai.

Sementara untuk permasalahan lain soal tanah yang sering dihadapi oleh masyarakat, Suharso mengatakan hal tersebut dapat diselesaikan melalui regulasi yang adil bagi semua pihak terutama rakyat.

“Memang ada isu soal tanah, kapasitas di sana. Tetapi itu isu yang birokratis. Masalah birokrasi dan regulasi bisa kita selesaikan dalam bentuk ketersediaan regulasi yang sifatnya fair bagi rakyat,” kata Suharso.

Ia memastikan jika berbagai kendala tersebut dapat diselesaikan maka kelangkaan pangan dapat diminimalisasi dan Indonesia akan mampu menyediakan kebutuhan pangannya sendiri.

Kepala Bappenas juga mengimbau agar daerah-daerah yang memiliki potensi besar dalam memproduksi pertanian untuk tidak diubah menjadi wilayah padat pemukiman seperti mal dan perumahan.

“Mereka harus mempertahankan itu karena kalau memang daerah itu subur cocok untuk tanaman padi atau lainnya maka jangan pernah itu dikonversi menjadi build up area seperti menjadi mal dan perumahan,” katanya. (*)