Banyuwangi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mulai menyalurkan skema jaring pengaman sosial bantuan 5.425 paket nutrisi bagi ibu hamil dan menyusui.
"Selain PKH, BPNT, bantuan tunai desa, bantuan tunai dari Kemensos, bantuan pangan provinsi, paket sembako Pemkab Banyuwangi, juga mulai disalurkan paket nutrisi ibu hamil dan menyusui. Paket ini untuk dua bulan senilai Rp300.000 per ibu hamil dan menyusui," ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi, Jumat.
Ia mengatakan bahwa paket nutrisi bagi ibu hamil dan menyusui merupakan ikhtiar untuk menjaga kualitas generasi penerus di tengah pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID-19).
"Nutrisi ibu hamil dan menyusui tak kalah penting dari bantuan sembako. Ini terkait kualitas generasi ke depan. Pendapatan keluarga boleh berkurang akibat dampak pandemi, tapi nutrisi ibu hamil dan menyusui harus terjamin," kata Anas.
Bupati Azwar Anas juga mengapresiasi sejumlah desa yang ikut menambah alokasi paket nutrisi ibu hamil dan menyusui. Misalnya, Desa Setail juga menambah lewat anggaran desa untuk 63 ibu hamil dan menyusui di desa tersebut.
"Jadi penerimanya semakin banyak dan desa-desa lain juga bertahap melakukannya," tuturnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi, Lukman Hakim mengatakan, bantuan nutrisi ibu hamil dan menyusui tersebut diberikan dalam bentuk susu.
"Ini sudah disalurkan lewat kecamatan dan desa. Teknis kandungan gizi dan vitamin dalam paket sesuai rekomendasi Dinas Kesehatan," katanya.
Menurut Lukman, paket nutrisi ibu hamil dan menyusui merupakan skema alternatif yang disediakan Pemkab Banyuwangi, di luar bantuan sosial pada umumnya yang telah menjangkau 269.000 kepala keluarga.
Selain nutrisi ibu hamil dan menyusui, Pemkab Banyuwangi juga memberikan insentif bagi lebih dari 5.000 santri yang kini dalam proses verifikasi.
"Insentif santri ini diberikan karena ribuan anak muda Banyuwangi, mondok di berbagai pesantren. Mereka butuh sangu untuk balik mondok setelah pandemi, baik di dalam maupun luar kota. Sedangkan di sisi lain ekonomi keluarganya menurun, maka pemkab memberi insentif agar tidak sampai putus mondok," katanya. (*)
