Surabaya (ANTARA) - Muhammadiyah COVID-19 Command Center (MCCC) mengajak para elite politik untuk tidak membuat gaduh di saat rakyat susah dengan wacana pembentukan Pansus penanganan COVID-19 di DPRD Surabaya, Jawa Timur.
"Kami melihat bahwa saat pandemi ini yang dikedepankan adalah kebersamaan dan membantu penyelamatan rakyat. Kepentingan politik agar tidak dikedepankan," kata Ketua MCCC Surabaya Arif AN saat menggelar pernyataan sikap bersama pengurus MCCC lainnya di depan kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah Jalan Wuni, Surabaya, Selasa.
Menurut MCCC, akan lebih baik para elite politik bahu-membahu bersama untuk memberikan konstribusi kepada rakyat pada saat kondisi seperti ini. "Kalau ada fungsi kontrol tetap dilaksanakan dengan tupoksi yang ada," ujar Arif yang juga sekretaris Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Surabaya.
Selain permasalahan Pansus COVID-19 di DPRD Kota Surabaya yang dinilai sarat kepentingan politik, lanjut dia, MCCC Surabaya juga mengajak Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya untuk memperkuat sinergi serta menghentikan silang pendapat. MCCC menilai ada ketegangan antara Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya.
"Ketegangan Ini sangat terlihat saat permasalahan ditemukannya klaster baru Pabrik Rokok Sampoerna yang meninggal dua orang. Kami menilai hal ini sangat tidak etis dipertontonkan dan terkesan saling salah menyalahkan," ujarnya.
Terkait klaster Sampoerna, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memang membikin pernyataan yang menyudutkan Pemkot Surabaya karena dinilai lamban. Keesokan harinya, Pemkot Surabaya memprotes tudingan lamban dari Khofifah tersebut dengan membeberkan kronologi penanganan klaster Sampoerna.
Wakil Ketua MCCC Surabaya Achmad Rosyidi menambahkan pihaknya juga meminta agar segera ada rumah sakit darurat karena lonjakan penderita COVID-19 terus merangkak.
"Ini yang kami melihatnya segera untuk dieksekusi. Polemik siapa yang menjadi pemutus kebijakannya, silakan. Kebutuhan Rumah Sakit Darurat adalah keniscyaan, harus segera difungsikan," ujarnya.
MCCC juga menginbau kepada seluruh warga Surabaya Raya untuk menaati Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ia menilai dalam pelaksanaan PSBB di antaranya yang paling belum maksimal adalah masih banyak kantor yang buka dan pabrik tetap beroperasi.
Adapun terkait data penerima bantuan, kata dia, MCCC berharap pemerintah membikin mekanisme yang simpel dan efektif sehingga tidak membuat pengurus RT dan RW di Surabaya bingung.
"Berikan skema bantuan yang jelas. Bagaimana usulannya dan bagaimana aksesnya. Berapa biayanya dan apa saja bantuannya. Kasihan RT atau RW yang dibenturkan dengan warga," kata ," ujar Rosyidi yang juga ketua Pemuda Muhammadiyah Surabaya.
