PPDB SMA/SMK Negeri di Jatim sepenuhnya dilakukan secara daring

Surabaya (ANTARA) - Dinas Pendidikan Jawa Timur menetapkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Negeri pada tahun ajaran mendatang sepenuhnya dilakukan secara daring akibat semakin meluasnya COVID-19.

Kepala Dinas Pendidikan Wahid Wahyudi dikonfirmasi di Surabaya, Senin mengatakan, pihaknya telah merancang kembali petunjuk teknis (juknis) PPDB yang dilakukan secara daring.

"Sebelum COVID-19, berkas rencananya diperiksa luring (luar jaringan). Tapi karena COVID-19 berkas akan diperiksa saat semuanya sudah reda. Jika terbukti curang akan dikeluarkan dari sekolah," katanya.

Wahid mengatakan, pihaknya dalam pekan ini segera mensosialisasikan PPDB yang dimulai pada 8 Juni 2020 ke sekolah-sekolah.

Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Surabaya telah terlebih dahulu memutuskan menggunakan PPDB daring dengan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) siswa. 

Kasubag Penyusunan Program dan Pelaporan Dispendik Kota Surabaya, Tri Aji Nugroho mengungkapkan PPDB mendatang dilakukan secara mandiri oleh calon peserta didik baru (CPDB). 

"Kalaupun sekolah membantu hanya menyediakan perangkat. Kami masih membahas juga agar desain PPDB seminim mungkin tidak ke sekolah," ujarnya.

Selain itu, sosialisasi juga dilakukan dengan membuka edukasi melalui gambar grafis di media sosial. Karena sebelumnya pihak Dispendik Surabaya sempat ke beberapa kecamatan untuk sosialisasi PPDB, namun harus diberhentikan karena meluasnya COVID-19.

"Sebelum PPDB berjalan, pada bulan Mei akan mulai melakukan pengisian data CPBD dan dilakukan validasi data. Jadi CPBD harus mengecek atau nilai rapor yang tersingkron rapor daring dan alamat sesuai NIK. Jika sudah tuntas baru mendapat pin untuk mendaftar," ucapnya.

Diharapkan dengan data yang tersinkron, khususnya alamat rumah sesuai NIK untuk jalur zonasi masyarakat akan mulai peduli dengan data kependudukannya. 

"Kami sudah melakukan integrasi data dua tahun terakhir untuk mensinkronkan data siswa SD dengan data kependudukan sekitar 78 persen. Jadi sepertinya akan minim masalah kependudukan," katanya. (*)