Surabaya (ANTARA) - Pansus Retribusi Kekayaan Aset Daerah DPRD Kota Surabaya meminta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) setempat tidak hanya memprioritaskan pada sisi pendapatan saja, melainkan juga fokus terhadap prestasi olahraga.
"Tadi saya menangkap Dispora lebih banyak ke pendapatan, bukan prestasi olahraga," kata Sekretaris Pansus Retribusi Kekayaan Aset Daerah DPRD Kota Surabaya John Thamrun saat rapat dengar pendapat di ruang Komisi B DPRD Surabaya, Kamis.
Menurut dia, kalau berbicara tentang pendapatan olahraga seharusnya bukan ada di Dispora tetapi ada di kedinasan yang lain. "Tapi ini kelihatannya salah konsentrasi," katanya.
Oleh karena itu, lanjut dia, Pansus memberikan kesempatan kepada Dispora untuk berbicara dengan pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Surabaya dan seluruh Pengurus Daerah Cabang Olahraga (Pengda Cabor) di Surabaya untuk kembali merumuskan berapa angka yang bisa ditarik ataupun yang ditetapkan dalam retribusi dalam setiap pertandingan olahraga.
Thamrun menjelaskan setiap masing-masing cabang olahraga berbeda seperti sofboll dan bisbol yang tidak menarik uang sama sekali kepada para olahragawannya.
"Kalau sudah tidak ditarik walaupun dikenakan retribusi menurut pihak Dispora hanya Rp36 ribu/ jam. Tapi kalau dikalikan 10 jam inikan menjadi suatu permasalahan sendiri bagi klub yang ada," katanya.
Klub yang ada ini, menurut Thamrun, bukan klub profesional tetapi klub binaan dan kalau binaan berarti tidak ada pendapatan sama sekali.
"Kalau tidak ada pendapatan berarti berapapun nilai retribusi yang nanti akan ditetapkan yang masih berupa draf raperda ini pasti tidak akan bisa terpenuhi," ujar politikus PDIP ini.
Bahkan, lanjut dia, tidak akan bisa meningkatkan prestasi tetapi justru mematikan prestasi. "Kami tidak akan mengarahkan ini ke konsentrasi pendapatan, tetapi konsentrasi kepada prestasi olahraga," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Surabaya Afghani Wardhana mengatakan dalam dalam rapat dengar pendapat kali ini, pihaknya fokus ke softbol.
Sedangkan terkait uang jaminan, Afghani menjelaskan, pihaknya mencoba membandingkan Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta atau tempat lain yang ada uang jaminan. "Di mana pemohon atau pemakai stadion itu menjaminkan uang di sana," katanya.
Afghani mengatakan uang jaminan tersebut sebagai bentuk antisipasi jika ada kerusakan pada saat pertandingan berlangsung. "Alangkah baiknya apabila ketersediaan anggaran sudah siap ketika ada kerusakan tinggal mengganti," katanya. (*)
