Pemprov Jatim fokus pembangunan infrastruktur berbagai sektor

Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi menegaskan fokus terhadap pembangunan infrastruktur di berbagai sektor untuk penganggaran tahun 2020 di wilayah Jawa Timur.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Senin, mengatakan Pemprov fokus mewujudkan konektivitas antara wilayah utara, tengah dan selatan, salah satunya dengan mendorong penyelesaian pembangunan jalur Lintas Pantai Selatan yang sekarang terbangun sepanjang 379,52 kilometer.

"Rencananya, jalur yang belum terbangun sepanjang 300,60 kilometer akan diselesaikan melalui mekanisme pendanaan atau Loan dari Islamic Development Bank (IDB) sepanjang 71,685 kilometer sehingga sisa penanganannya menjadi sepanjang 228,915 kilometer," ujarnya.

Pemprov, kata dia, terus berupaya memfasilitasi dan berkoordinasi secara periodik dengan Kementerian PUPR, kabupaten/kota dan pemangku kebijakan terkait untuk penyiapan readiness criteria (RC) pembangunan jalur Lintas Pantai Selatan.

Keberadaan jalur tersebut diharapkan dapat meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa, menurunkan biaya logistik antardaerah, mewujudkan akses yang merata kepada masyarakat di seluruh wilayah serta dapat mewujudkan sinergi antara pusat-pusat kawasan potensial di Jatim.

Selain itu, Pemprov Jatim juga melakukan pembangunan infrastruktur mengatasi masalah kekeringan yang pada APBD tahun depan melakukan penanganan perpipaan untuk 85 desa kekeringan yang memiliki sumber air.

"Sedangkan, untuk beberapa desa yang tidak memiliki atau kesulitan sumber air maka akan dilakukan penanganan melalui maksimalisasi kegiatan dropping air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan," ucapnya.

Pembangunan infrastruktur lainnya, lanjut dia, yakni Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional dan penanganan desa rawan kekeringan, pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu) serta program jambanisasi.

"Pemprov juga melakukan pembangunan dan pengembangan pelabuhan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, serta memberikan subsidi angkutan kapal laut perintis di Kepulauan Madura," tutur orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut. (*)