Fraksi PSI minta dokumen RAPBD Surabaya segera diserahkan

Surabaya (ANTARA) - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur, meminta pemerintah kota setempat segera menyerahkan dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020.

Ketua Fraksi PSI William Wirakusuma di Surabaya, Sabtu, mengatakan bahwa fraksinya telah menyampaikan pandangan umum atas penjelasan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terkait RAPBD Surabaya 2020 pada 30 Oktober 2019.

"Fraksi PSI mengingatkan tentang fungsi dokumen RAPBD Surabaya yang merupakan salah satu bahan sangat penting dalam mengkaji, menilai, dan membuat pandangan umum fraksi," katanya.

Baca juga: Risma dihujani interupsi saat rapat paripurna RAPBD Surabaya

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya meminta Pemkot Surabaya segera menyerahkan RAPBD Surabaya 2020 dan dalam bentuk digital. "Kami perlu ingatkan bahwa Surabaya adalah kota pelopor penggunaan e-government secara menyeluruh," katanya.

Selain itu, kata dia, Fraksi PSI juga meminta Pemerintah Kota Surabaya untuk mempublikasikan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) beserta APBD Kota Surabaya melalui laman resmi Pemkot Surabaya.

"Semakin cepat dokumen itu diserahkan, akan semakin baik. DPRD akan punya cukup waktu untuk menelaah. Kami harus pastikan bahwa setiap sen uang rakyat digunakan secara tepat," katanya.

Baca juga: Ketua DPRD targetkan pembahasan RAPBD Surabaya 2020 selesai 10 November

Menurut dia, hingga saat ini sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Surabaya sudah menyerahkan Rencana Kerja Anggaran (RKA), namun ada beberapa OPD yang belum menyerahkan dokumen itu.

Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono pada kesempatan sebelumnya menargetkan pembahasan RAPBD Surabaya 2020 yang nilainya mencapai Rp10 triliun selesai pada 10 November 2019.

"Syukur-syukur pembahasan RAPBD Surabaya 2020 selesai 10 November 2019, jadi ini juga sebagai hadiah Surabaya dalam memperingati 10 November," katanya.

Baca juga: KUA-PPAS Surabaya 2020 dinilai belum cerminkan kepentingan masyarakat

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti mengharapkan agar APBD Surabaya 2020 yang ditargetkan mencapai Rp10 triliun tidak hanya jadi angka cantik saja dalam capaian kuantitatif pada peringatan 10 November, namun juga secara kualitatif makin mampu menjawab pekerjaan rumah Pemkot Surabaya.

"Ini agar APBD Surabaya Rp10 triliun benar-benar makin bisa dirasakan oleh warga Surabaya," ujarnya.

Menurut dia, jika APBD Surabaya 2020 bisa melampaui Rp10 triliun, maka besarannya dua kali lipat dari APBD ketika awal Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjabat, di mana APBD Surabaya 2011 saat itu sebesar Rp5.195.102.211.727 dengan besaran pendapatan daerah Rp3.971.688.604.325 dan defisit anggaran yang ditutup dengan silpa tahun sebelumnya sebagai penerimaan pembiayaan sebesar Rp1.223.413.607.402

Sementara Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Surabaya 2020 dengan APBD sebesar Rp9.762.087.691.695 dengan besaran pendapatan daerah Rp8.913.346.847.640 dan defisit anggaran yang ditutup dengan silpa tahun sebelumnya sebagai penerimaan pembiayaan sebesar diprediksi sebesar Rp848.740.844.055.