Surabaya (ANTARA) - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pada saat membacakan jawaban atau tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi saat rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Surabaya, Kamis, menyatakan ingin mengakhiri masa jabatannya pada 2021 dengan husnul khatimah atau berakhir dengan baik.
Ia menegaskan bahwa dirinya tidak membutuhkan pencitraan. "Saya tidak butuh pencitraan. Tidak ada uang yang saya gunakan untuk pencitraan saya," kata Risma, sapaan akrab Wali Kota Surabaya dua periode itu.
Meski demikian, Risma mengaku tidak bisa memungkiri banyak informasi yang beredar dan tidak bisa membendungnya.
"Mungkin bapak ibu (anggota DPRD) mendengar ini begini, ini begini. Kadang tidak seperti itu kenyataannya. Jadi, mohon percaya kepada saya," katanya.
Baca juga: Risma dihujani interupsi saat rapat paripurna RAPBD Surabaya
Sebaliknya, kata Risma, jika ingin melakukan pencitraan, hal itu sudah dilakukannya sejak tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, dia pun menolak ketika ditawari jabatan menteri.
"Kalau saya mau, mungkin empat tahun lalu saya sudah jadi menteri. Kemarin pun saya tolak. Betul itu yang saya jawab. Yang saya sampaikan ke media, saya berani disumpah dengan cara apapun," katanya.
Akan tetapi, karena dugaan pencitraan itu, Risma mengambil sikap meminta semua pejabat di sekretariat daerah, asisten, dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) tidak berbicara atau memberikan statemen ke media massa.
"Mulai hari ini saya minta dan kalau memang dibutuhkan, saya, mulai jajaran di bawah saya, sekda, asisten, kepala OPD, dan staf tidak saya perkenankan bicara ke media," ujarnya.
Baca juga: Wali Kota Risma tolak masuk kabinet Jokowi-Ma'ruf ingin selesaikan masa jabatan
Untuk semua pemberitaan, menurut Risma, akan dikomunikasikan dengan media center Pemkot Surabaya. "Karena bagi saya, harga diri lebih penting dibandingkan yang lain," katanya.
Salah penafsiran
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar Arif Fathoni menilai Wali Kota Risma salah menafsirkan pandangan umumnya. Fraksi Partai Golkar ini yang menyikapi dan memberi pertanyaan kepada Risma tentang adanya pencitraan.
Menurut Arif Fathoni, pihaknya justru mengapresiasi kinerja Wali Kota/Wakil Wali Kota Surabaya. Hal ini akan menjadi tinta emas bagi masyarakat Surabaya.
"Akan tetapi, karena tahun depan memasuki masa pilkada, kami meminta komitmen wali kota akan menjaga APBD tidak digunakan atau jembatan bagi pertarungan kontestasi politik," katanya.
Arif Fathoni menyatakan bahwa pihaknya tidak mengkritik wali kota, namun menduga adanya kecenderungan pencitraan terhadap salah satu kepala OPD di Pemkot Surabaya.
"Kami mengingatkan mumpung ini belum terjadi agar tidak terjadi abuse of power di kemudian hari. Yang kami kritisi adalah yang berminat menjadi pengganti Bu Risma, jangan gunakan APBD untuk jembatan citra diri," katanya.
Menanggapi hal itu, Risma mengatakan bahwa pejabatnya juga tidak butuh pencitraan.
Ia menceritakan memilih pejabat sangat sulit. Bahkan, saat dibuka ada pencalonan kepala dinas, tidak ada pejabat yang daftar. Wali Kota yang akhirnya menunjuk mereka.
"Kalau pencalonan kepala dinas, tidak ada yang daftar sehingga saya harus menunjuk. Mereka tahu risikonya berat, tanggung jawabnya tidak hanya di dunia, tetapi sampai di akhirat," katanya.
