Sidoarjo (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, menyatakan tidak keberatan dengan kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) yang dilakukan setiap tahun.
Ketua Apindo Kabupaten Sidoarjo Sukiyanto saat dikonfirmasi di Sidoarjo, Jumat, mengatakan bahwa asosiasinya tidak mempermasalahkan kenaikan UMK tersebut asalkan sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
"Karena bagi kami yang paling penting yaitu kepastian. Berapa pun kenaikannya kalau sudah ada kepastian, tentu kami tidak mempermasalahkan," katanya.
Menurut dia, dengan adanya kepastian kenaikan upah seperti yang dimaksud dalam peraturan itu membuat pengusaha bisa menghitung berapa biaya yang dikeluarkan untuk tahun berikutnya.
"Jangankan ada kenaikan yang dibahas akhir tahun, kalau itu sudah ada kepastian pada bulan berapa pun kami tidak masalah," katanya.
Ia mengakui untuk kenaikan upah pada tahun ini sekitar 8,51 persen dari upah buruh sekitar Rp3,8 juta. "Jadi, nantinya nilai UMK tahun 2020 yang ada di Sidoarjo berada pada kisaran Rp4,1 juta. Pastinya saya kurang tahu," katanya.
Menurut dia, pengusaha di Kabupaten Sidoarjo tidak serta merta akan mengancam memindahkan investasinya dari Sidoarjo hanya gara-gara kenaikan UMK.
"Ada banyak faktor kalau pengusaha itu ingin memindahkan investasinya. Apalagi iklim industri di Kabupaten Sidoarjo cukup bagus," katanya.
Ia menambahkan kalau memindahkan tempat usaha mereka, pengusaha memiliki penghitungan sendiri, seperti bahan baku, distribusi, dan juga salah satunya tenaga kerja. "Mungkin yang dilakukan ke luar Sidoarjo adalah melakukan ekspansi usaha mereka," katanya.
