Menlu dan Utusan PBB bahas keamanan repatriasi Rohingya

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Utusan Khusus PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener berbicara melalui sambungan telepon di Bangkok, Thailand, Rabu (31/7), untuk membahas aspek keamanan pemulangan warga Rohingya.

“Dalam pembicaraan tadi kita melihat pentingnya repatriasi, namun kita juga melihat bahwa isu keamanan sangat penting untuk dijaminkan,” kata Retno dalam taklimat media, seperti disampaikan Kemlu RI, Kamis.

Retno dan Burgener sepakat bahwa pemerintah Myanmar harus dapat menjamin keamanan sebelum repatriasi dilakukan.

Karena itu, Menlu Retno menegaskan pentingnya dialog seluruh pihak yang terlibat dengan pemerintah Myanmar yang bisa dijembatani oleh ASEAN.



“Dengan dialog maka akan terbangun kepercayaan, atau paling tidak informasi mengenai persiapan repatriasi akan dapat diberikan secara lebih komprehensif,” tutur dia.

Selain membahas repatriasi Rohingya, Burgener memuji komitmen Indonesia untuk perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara.

"Beliau melihat bahwa Indonesia memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk ikut membantu menyelesaikan masalah,” kata Retno.

Sebelumnya, Menlu Retno juga membahas isu repatriasi Rohingya dengan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Jakarta, pertengahan Juli lalu.



Dalam pertemuan tersebut, Menlu Retno menegaskan selain harus dilakukan dengan aman, para warga juga harus direpatriasi secara sukarela, bukan tidak di bawah tekanan.

Terkait repatriasi, para pengungsi Rohingya di Bangladesh menyatakan menolak untuk kembali ke Myanmar kecuali diakui sebagai kelompok etnis di negara asal mereka.

Pernyataan itu disampaikan salah satu pemimpin Rohingya dalam perundingan repatriasi dengan delegasi pemerintah Myanmar yang dipimpin Sekretaris Permanen Urusan Luar Negeri U Myint Thu, akhir pekan lalu.

Sebanyak 35 perwakilan Rohingya yang menghadiri pertemuan di penampungan Cox’s Bazar itu menyatakan Myanmar harus mengakui mereka sebagai kelompok etnis dengan hak kewarganegaraan, sebelum mereka kembali ke Myanmar.



Dil Mohammed, salah satu pemimpin Rohingya yang bergabung dalam pembicaraan itu, menyampaikan kepada Reuters bahwa mereka tidak akan kembali ke Myanmar kecuali tuntutan keadilan, perlindungan internasional dan kemampuan untuk kembali ke desa serta tanah asli mereka terpenuhi.

Pada November 2018, langkah formal untuk memulai proses repatriasi terhenti karena tidak ada warga Rohingya yang setuju untuk kembali ke Myanmar.

Badan pengungsi PBB (UNHCR) dan kelompok bantuan AS juga meragukan rencana itu karena mereka khawatir akan keselamatan warga Rohingya di Myanmar.

Lebih dari 700 ribu Muslim Rohingya kini mendiami kamp-kamp pengungsi di Cox's Bazar untuk menghindari serangan gerilyawan dan konflik yang meletus di Myanmar pada 2017. (*)