Kemenhub dukung usulan Gapasdap untuk pengembangan infrastruktur

Surabaya (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendukung sejumlah usulan Gabungan Pengusaha Nasional Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) untuk pengembangan industri angkutan penyeberangan.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi saat Rakernas III Gapasdap bertema "Renstrukturisasi Industri Angkutan Penyeberangan Indonesia" di Surabaya, Kamis mengatakan pemerintah sebagai regulator tak bisa begitu saja menetapkan kebijakan tanpa ada usulan yang bersifat "bottom up".

Dia menyatakan terkait penyesuaian tarif angkutan penyeberangan akan segera dilakukan kajian bersama dengan pihak operator armada penyeberangan yang tergabung dalam Gapasdap.

"Soal tarif ini PR (pekerjaan rumah) buat kami (Kemenhub) dan akan kita coba lakukan kajian dengan teman-teman Gapasdap," katanya.

Usulan lainnya, terkait infrastruktur di bidang industri penyeberangan yakni pembangunan dermaga baru di sejumlah pelabuhan.

"Dengan banyaknya pembangunan jalan tol, pasti demand juga meningkat. Kita perlu merancang infrastruktur dermaga baru di beberapa tempat. Ini juga akan kita koordinasikan dengan Gapasdap, pelabuhan mana saja yang butuh dermaga baru," ujar dia.

Tak hanya itu, Kemenhub juga mengapresiasi terkait upaya keselamatan yang telah dijalankan dalam transportasi penyeberangan khususnya di musim mudik Lebaran 2019 lalu yang berhasil "zero accident".

"Kami apresiasi 'zero accident' di tahun 2019. Tapi tetap di tahun berikutnya juga tidak boleh longgar lagi keselamatan dalam penyelenggaran transportasi penyeberangan. Operator harus meningkatkan lagi upaya keselamatan baik itu penumpang juga armada yang diangkut lewat penyeberangan," ucapnya.

Sementara, Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo juga terus berkomitmen bahwa pihaknya memberikan upaya kemudahan dan keamanan yang sesuai standar dalam setiap armada penyeberangan. Tentunya dengan didukung oleh Kemenhub sebagai pihak regulator.

"Harus ada pembangaunan yang tidak sekedar dilihat dari deret hitung tapi juga deret ukur. Di moda penyeberangan kami sudah menbuktikannya, layanan kami harus betul-betul bisa diandalkan dengan tetap melayani selama 24 jam, 7 hari dan 365 hari dan itu dengan harga tiket yang tidak ada kenaikan sejak tahun 2017," ujar Khoiri.

Meski demikan, pihaknya juga tetap harus bisa menyeimbangkan dengan iklim usaha dinindustri penyeberangan agar kondusif.

"Keseimbangan jumlah kapal dan dermaga, supply demand dan tarif harus seimbang. Saya tidak mengatakan tarif mahal. Dengan tarif yang memadai, tentu iklam usaha juga bisa kondusif. Hal ini berkitan langsung dengan jaminan keselamatan transportasi pelayaran," katanya.

Ditambahkan, untuk usulan penambahan dermaga juga diperlukan hampir di semua lintasan penyeberangan.

"Pembangunan jalan tol akan tidak ada artinya jika dermaga pelabuhan tidak mencukupi. Ini akan jadi bom waktu kalau tidak diantisipasi dengan memperbanyak jumlah dermaga. Kalau sekarang misalnya, di Pelabuhan Merak-Bakauheni hanya ada enam pasang dermaga. Itu kurang. Dengan 71 dermaga dibagi lima kapal maka minimal harus 14 dermaga," katanya.(*)