Wali Kota Mojokerto resmikan Cafe Kejujuran Kejaksaan Negeri

Mojokerto (ANTARA) - Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Jumat, meresmikan Cafe Kejujuran milik Kejaksaan Negeri setempat dan mengapresiasi dibangunnya kafe tersebut.

"Dari hal yang paling kecil, mungkin hanya makanan dan minuman yang dijual. Namun, hal ini menunjukkan bahwa itikad dan bukti bahwa kita harus memiliki integritas yang baik," kata Ning Ita, sapaan Wali Kota Mojokerto, di sela peluncuran Cafe Kejujuran.

Ning Ita menganggap dibangunnya Cafe Kejujuran menunjukkan pelayanan yang baik dari Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto.

"Tentunya, karena saat ini Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto mencanangkan zona integritas, maka hal ini yang menjadi kunci agar pelayanan ini bisa mendapatkan predikat wilayah bersih dari korupsi, dimulai dari seluruh aparat dari kantor ini," katanya.

Dia mengungkapkan, Pemkot Mojokerto pun di tahun ini juga akan melakukan hal yang sama, yaitu mencanangkan zona integritas.

"Karena kami, pemerintah daerah juga memiliki fungsi sebagai pelayan masyarakat. Maka layanan publik juga dinilai oleh kementerian, sama-sama memiliki kewajiban untuk bisa memberikan layanan yang baik menuju wilayah bebas korupsi," ucapnya.

Ning Ita juga mengapresiasi Polres Mojokerto Kota yang sudah menuju level di atasnya lagi, yaitu Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

"Semoga kita semua yang ada di Kota Mojokerto ini dapat memberikan pelayanan yang baik kepada publik dan bisa saling bersinergi. Sama-sama memberikan yang terbaik, akuntabel dan bersih dari korupsi. Tentu harmonisasi dengan seluruh forkopimda yang ada di Kota Mojokerto sangat dibutuhkan," tuturnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Halila Rama Purnama menuturkan bahwa program ini sebelumnya sudah digaungkan sejak lama oleh Kejaksaan Agung.

"Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto ingin menghidupkan kembali gaungnya Cafe Kejujuran. Karena ini membuktikan dengan adanya Cafe Kejujuran ini mengarah pada integritas kita," tutur Halila.

Usai peluncuran Cafe Kejujuran, Wali Kota Mojokerto beserta jajaran forkopimda memusnahkan barang bukti perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap. Barang bukti yang dimusnahkan paling banyak adalah narkoba.