Bawaslu: 25 TPS di Kota Madiun rawan kecurangan

Madiun (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Madiun, Jawa Timur, mencatat setidaknya ada 25 dari 605 tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah setempat masuk kategori rawan praktik kecurangan pemilu, sehingga perlu pengawasan yang lebih ketat.

"Kami sudah mengajukan enam dari 25 TPS tersebut ke pusat untuk diganti lokasinya dan disetujui," ujar Ketua Bawaslu Kota Madiun, Kokok Heru Purwoko kepada wartawan di Madiun, Selasa.

Namun, Kokok enggan menyebutkan lokasi dari 25 TPS yang masuk dalam kategori rawan kecurangan tersebut.

Ia menjelaskan, ada 15 indikator yang menjadikan TPS masuk dalam kategori rawan, di antaranya lokasi TPS berada dekat dengan tim kampanye pelaksana pemilu dan juga kurang layak untuk kaum disabilitas.

"Selain itu, TPS mungkin berada dekat dengan posko tim kampanye dan rumah calon legislatif. Serta dari segi keamanan, apakah pemilu-pemilu sebelumnya di situ ada gangguan keamanan atau tidak," tutur Kokok.

Selain TPS rawan kecurangan, Bawaslu Kota Madiun juga memperketat pengawasan terhadap 89 TPS yang terdapat peserta dari daftar pemilih tambahan (DPTb).

"Yang jadi titik berat kami adalah adanya TPS yang di situ ada kemungkinan DPTb. Karena DPTb itu, kalau petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak cermat bisa jadi masalah," ucapnya.

Dalam kondisi biasa, saat datang ke TPS pemilih akan mendapatkan lima surat suara, yakni surat suara pemilihan presiden, DPD, DPR RI, DPR Provinsi, dan DPRD Kota/Kabupaten. Sedangkan untuk peserta pemilih tambahan tidak mendapatkan surat suara penuh.

"Yang jelas DPTb tidak dapat lima kartu surat suara. Bisa empat, bisa tiga, bisa dua, dan bahkan hanya satu, kalau yang bersangkutan berasal dari luar provinsi," kata mantan komisioner KPU Kota Madiun ini.

Kokok meminta warga Kota Madiun ikut aktif dalam mengawasi praktik kecurangan di TPS dan lingkungan sekitarnya. Hal itu agar Pemilu 2019 di Kota Madiun dapat berjalan aman dan lancar.