Sikap Kritis, Pemuda Muhammadiyah Jatim Siap Kawal Program Pembangunan Khofifah-Emil

Surabaya (Antaranews Jatim) - Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur siap mengawal program pembangunan yang dijalankan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak.

"Ini sebagai bentuk kritis dalam mengawal pembangunan demi kesejahteraan masyarakat," ujar Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur Dikky Syadqomullah kepada wartawan di Surabaya, Kamis.

Sebagai organisasi otonom Muhammadiyah berlatar belakang generasi milenial, pihaknya juga menegaskan dukungan setiap kebijakan pemerintah yang berpihak terhadap kepentingan dan kemajuan bagi masyarakat Jatim. 

Kepada Khofifah dan Emil yang baru sehari dilantik, Pemuda Muhammadiyah mengucapkan selamat dan berharap kepemimpinan baru mampu membawa Jatim menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Dikky Syadqomullah yang juga baru beberapa hari terpilih memimpin Pemuda Muhammadiyah Jatim menitipkan sejumlah harapan, salah satunya terkait Program Keluarga Harapan (PKH) yang pernah dijalankan Khofifah sebagai Menteri Sosial sebagai solusi permasalahan sosial masyarakat.

"Tetapi, PKH akan menjadi percuma jika kesadaran dan tanggung jawab untuk mengentaskan kemiskinan secara suprastruktur tidak dibangun Pemprov Jatim," ucapnya.

Selain itu, aktivis sekaligus kepala SMP Muhammadiyah 6 Surabaya itu menginginkan pemerintah serius menggerakkan potensi anak muda kreatif, antara lain melalui program-program kreatif.

"Kemudian juga menggerakkan startup dan industri kreatif yang dilakukan oleh kelompok milenial, sehingga meningkatkan kompetitif anak muda Jatim agar siap mengarungi era pasar bebas," kata dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya itu.

Harapan berikutnya, kata dia, Khofifah-Emil harus mampu membangun kultur kolektif dengan semangat Jatim untuk semua.

Menurut dia, jalannnya roda pemerintahan sangat bergantung pada kondusivitas masyarakat Jatim dengan cara mampu menyisihkan simbol dan ego pendukungnya agar tidak terjadi konflik horizontal yang justru menjadi penghambat jalannya pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. (*)