Surabaya (Antaranews Jatim) - MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur menyikapi dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada masa kampanye Pemilihan Presiden 2019 yang sudah berjalan empat bulan ini.
"Setelah mencermati perkembangan kampanye, kami menemukan beragam kampanye berkonten negatif yang mengarah ke pelanggaran, khususnya di media sosial," ujar Sekretaris MPW Pemuda Pancasila Jatim, M Diah Agus Muslim di sela pernyataan sikap di Surabaya, Kamis.
Menurut dia, konten-konten tersebut dilakukan dengan cara mendiskreditkan pasangan calon lawan melalui lisan, tulisan hingga audio visual, termasuk membuat seolah-seolah dibuat oleh calon, meski faktanya tidak pernah ada.
Karena itulah, pihaknya menegaskan perlu mengambil sejumlah langkah, yaitu pengawasan dan pencermatan terhadap platform media sosial, seperti WhatsApp grup, facebook, instagram dan lainnya.
"Di sini, kader Pemuda Pancasila mulai tingkat anak ranting harus turut terlibat," ucapnya.
Selain itu, setiap temuan terhadap konten media sosial yang membuat materi tidak benar terhadap pasangan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, maka harus dilakukan koordinasi dan pelaporan langsung kepada MPC Pemuda Pancasila.
Semua temuan, kata dia, akan diverifikasi dan dikomunikasikan dengan MPW serta LPPH untuk selanjutnya dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masing-masing daerah atau provinsi.
"Setiap bentuk laporan formal harus dikawal oleh semua tingkatan dan menindaklanjutinya. Tapi dengan catatan, setiap temuan harus dicek kebenarannya, sehingga akurasi pelaporannya tak diragukan," katanya.
Dengan demikian, lanjut dia, dengan mengambil langkah-langkah tersebut maka harapan mewujudkan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif yang berkualitas akan terpenuhi.
Pemilihan Presiden digelar 17 April 2019 dan diikuti dua pasangan calon, yakni Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin untuk nomor urut 01, serta di nomor urut 02 adalah Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. (*)
Dugaan Pelanggaran Kampanye Pilpres, Pemuda Pancasila Jatim Bersikap
Kamis, 27 Desember 2018 18:54 WIB
Setelah mencermati perkembangan kampanye, kami menemukan beragam kampanye berkonten negatif yang mengarah ke pelanggaran, khususnya di media sosial