10 Anggota DPRD Kota Malang Segera Disidang

Sejumlah terdakwa anggota DPRD Kota Malang seusai menjalani sidang tuntutan kasus suap pengesahan APBD Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015 sebesar Rp700 juta di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (28/11/2018). Jaksa penuntut umum menuntut 18 anggota dewan tersebut dengan tuntutan bervariasi mulai dari empat, lima, sampai tujuh tahun penjara dan denda Rp200 juta, serta pencabutan hak politik selama lima tahun. (Dok. Antara Jatim/Umarul Faruq)

Sidang terhadap 10 tersangka itu direncanakan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya

Jakarta (Antaranews Jatim) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan proses penyidikan ke tahap penuntutan terhadap 10 tersangka yang merupakan anggota DPRD Kota Malang.

"Hari ini penyidikan untuk 10 tersangka anggota DPRD Kota Malang telah selesai dan dilakukan pelimpahan berkas, barang bukti dan 10 tersangka suap terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015 ke penuntutan atau tahap dua," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin.

ke-10 tersangka itu adalah Choirul Amri (CA), Sony Yudiarto (SYD), Harun Prasojo (HPO), Teguh Puji Wahyono (TPW), Erni Farid (EFA), Arief Hermanto (AH), Teguh Mulyono (TMY), Choeroel Anwar (CAN), Letkol (Purn) Suparno Hadiwibowo (SHO), dan Mulyanto (MTO).

Sidang terhadap 10 tersangka itu direncanakan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.

"Total 49 orang saksi telah diperiksa. Para tersangka sekurangnya telah dua kali diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka," ucap Febri.

Unsur saksi terdiri dari anggota DPRD Kota Malang, Kepala Bidang Perumahan dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang Tahun 2015, Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas PU Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang pada 2015, Sekda Kota Malang Tahun 2015, Wali Kota Malang 2013-2018, dan PNS lainnya di lingkungan Pemkot Malang.

Baca juga: 18 Anggota DPRD Kota Malang Jalani Sidang Perdana
Baca juga: Mantan Ketua DPRD Kota Malang Divonis Lima Tahun

Untuk diketahui, KPK total telah menetapkan 22 mantan anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 karena diduga menerima hadiah atau janji terkait Pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015 dari Moch Anton selaku Wali Kota Malang periode tahun 2013-2018 dan kawan-kawan. Serta melakukan dugaan tindak pidana korupsi yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.

Terkait dengan persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, ucap Basaria.

Sebanyak 22 tersangka tersebut diduga menerima "fee" masing-masing antara Rp12,5-Rp50 juta dari dari Moch Anton selaku Wali Kota Malang periode tahun 2013-2018 terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Malang.

Atas perbuatannya tersebut, 22 mantan nggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP.

Serta Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

Baca juga: KPK Perpanjang Masa Penahanan 14 Tersangka DPRD Kota Malang
Baca juga: Soekarwo: Korupsi DPRD Kota Malang Masalah Integritas Pribadi