Bojonegoro (Antaranews Jatim) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro, Jawa Timur, akan membahas penyempurnaan daftar pemilih tetap (DPT) yang dipersiapkan untuk pemilu legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilres), bersama Bawaslu, Rabu (12/9).
"Pembahasan untuk penyempurnaan DPT akan dilakukan bersama bawaslu. Sebab, Bawaslu memberikan masukan ada sekitar 1. 700 DPT yang diperkirakan ganda," kata Ketua KPU Bojonegoro Abdim Munif di Bojonegoro, Selasa.
KPU, menurut dia, mengetahui ada sekitar 1.700 DPT yang diperkirakan ganda dari 1.040.824 DPT per 15 Agustus berdasarkan masukan Bawaslu dalam rapat koordinasi terkait penyempurnaan DPT, pada 9 September.
"Tapi KPU belum berani memastikan bahwa masukan dari bawaslu ada sekitar 1.700 DPT yang diperkirakan ganda itu benar," ujarnya.
Sebab, lanjut dia, KPU mencoba melakukan klarifikasi satu nama DPT yang diperkirakan ganda di Kecamatan Sugihwaras kepada panitia pemilihan kecamatan (PPK) ternyata tidak ganda.
Oleh karena itu, menurut dia, dalam pembahasan nanti akan dilakukan verifikasi kebenaran adanya sekitar 1.700 DPT yang diperkirakan ganda itu.
"Akan kita cocokkan dengan data yang ada terkait adanya sekitar 1.700 DPT yang diperkirakan ganda," ucapnya menegaskan.
Ia mengharapkan jajaran parpol yang diundang dalam pembahasan penyempurnaan DPT juga bisa memberikan masukan terkait DPT.
Dengan demikian, lanjut dia, DPT yang ada di daerah setempat benar-benar bisa akurat ketika dimanfaatkan pada waktu pemilu legislatif dan pilpres.
Untuk itu, DPT yang sudah ada tetap harus dilakukan pembaharuan secara periodik, sehingga ketika dimanfaatkan benar-benar tidak ada yang salah. Tidak tertutup kemungkinan ada DPT yang harus dicoret, disebabkan orangnya meninggal dunia.
"Kalau DPT akurat ya paling tidak jangan sampai ada orang yang sudah meninggal pada hari pencoblosan masih memperoleh undangan untuk mencoblos," ujarnya.
Ia menambahkan adanya penyempurnaan DPT untuk pemilu legislatif dan pemilu presiden di daerahnya itu juga dilaksanakan di daerah lainnya, karena merupakan instruksi KPU Pusat.
"KPU di seluruh daerah juga melaksanakan penyempurnaan DPT seperti yang kami lakukan." ucapnya. (*)
