Kapolrestabes: Saya Dukung Gerakan Buruh Asalkan Jaga Surabaya

Surabaya (Antaranews Jatim) - Kepala Kepolisian Resor Kota Surabaya (Kapolrestebes) Surabaya Komisaris Besar Polisi Rudi Setiawan menyatakan komitmennya mendukung gerakan buruh asal mampu menjaga Surabaya tetap aman.

"Saya selalu berdoa dan mendukung gerakan buruh untuk meningkatkan kualitas hidupnya, meningkatkan upahnya, meningkatkan kesejahteraannya. Hanya satu pesan saya, jaga Surabaya," ujarnya di hadapan ribuan buruh di depan kantor Gubernur Jatim di Surabaya, Selasa.

Kapolrestabes selaku penanggung jawab keamanan dalam aksi buruh di berbagai titik di Kota Surabaya juga mengucapkan selamat kepada buruh di Jatim.

"Saya Kapolrestabes, mengucapkan selamat Hari Buruh se-Dunia 2018. Hidup buruh.. hidup buruh," ucap orang nomor satu di jajaran kepolisian Kota Surabaya itu.

Pada kesempatan tersebut, perwakilan buruh juga menyerahkan bendera Merah Putih kepada Kapolrestabes sebagai bukti dan wujud bahwa buruh mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ribuan buruh melakukan aksi turun ke jalan dan menuntut sejumlah aspirasi dalam rangka Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap 1 Mei.

Selain meneriakkan yel-yel dan berorasi, massa buruh yang datang sempat menggelar aksi teaterikal yang diperankan puluhan buruh di atas kain warna putih yang dibentangkan di aspal jalanan tepat di depan kantor Gubernur.

Sejumlah tuntutan yang diusung buruh Jawa Timur yakni pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada tenaga kerja korban PHK, mewajibkan kepada BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan menolak pemutusan jaminan sosial selama belum ada keputusan inkracht dari pengadilan.

Kemudian, mengaktifkan kembali jamsos kepada peserta atau karyawan yang sedang dalam proses PHK, mewajibkan BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan untuk menerima pekerja yang mendaftarkan dirinya sendiri dan belum didaftarkan perusahaannya untuk menjadi peserta jamsos.

Berikutnya meminta Gubernur Jatim segera mengesahkan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) serta pemerintah wajib memberikan jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin. (*)