Tuntutan Demo "212" Ditandatangani Dua Fraksi DPRD Jember

Jember (Antaranews Jatim) - Fraksi Partai Gerindra dan PKB DPRD Jember bersedia menandatangani tuntutan pengunjuk rasa dalam aksi demonstrasi yang digelar elemen masyarakat Jember pada 21 Februari 2018 atau disebut aksi "212" di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu.

"Kami bersedia menandatangani tuntutan elemen masyarakat karena ini wujud membela rakyat," kata Sekretaris Fraksi Gerindra Jember Ardi Pujo Wibowo di DPRD Jember.

Ratusan orang dari berbagai elemen masyarakat menggelar unjuk rasa di DPRD Jember yang mengkritisi kepemimpinan Bupati Jember Faida dan Wakil Bupati Jember A. Muqit Arief, bahkan mereka menuntut Bupati Jember Faida mundur dari jabatannya dan DPRD Jember diminta menggunakan hak angket untuk melakukan mosi tidak percaya terhadap kepala daerah setempat.

"Fraksi Partai Gerindra Jember juga mengapresiasi unjuk rasa yang digelar elemen masyarakat dalam aksi damai "212", sehingga kami setuju memberikan dukungan terhadap tuntutan mereka," tuturnya.

Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Jember Hafidi juga membubuhkan tanda tangan untuk mendukung perjuangan masyarakat Jember yang menginginkan Kabupaten Jember lebih baik ke depan.

Sedangkan perwakilan Fraksi PKS dan PDI Perjuangan yang hadir menerima para pengunjuk rasa di DPRD Jember mengaku memberikan dukungan kepada masyarakat yang melakukan aksi "212" di Kabupaten Jember, namun kedua fraksi tersebut tidak bersedia menandatangani tuntutan masyarakat secara tertulis.

"Saya sepakat dan mendukung perjuangan masyarakat yang ikut aksi 212, namun perjuangan kami tetap dengan jalur parlemen dan jika memaksa menandatangani kami tidak siap," kata perwakilan Fraksi PKS Nur Hasan.

Sementara pengunjuk rasa Ayyub Saiful Ridjal atau yang akrab disapa Gus Syef mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat jauh-jauh hari untuk melakukan dengar pendapat dengan seluruh fraksi di DPRD Jember terkait dukungan aksi "212".

"Kami hanya ingin dukungan dari wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat untuk memperbaiki Kabupaten Jember lebih baik karena penguasa Jember saat ini perlu diingatkan, agar tidak semakin arogan," katanya.

Ia mengaku akan melakukan unjuk rasa di Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Dalam Negeri, apabila tuntutannya diabaikan oleh pemerintah kabupaten setempat.(*)