Madiun (Antaranews Jatim) - Wali Kota Madun Sugeng Rismiyanto meminta insan pers di Kota Madiun saat ini, harus selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila saat bertugas sehingga produk berita yang dihasilkan memberikan pencerahan semua pihak.
"Jangan sampai ada lagi istilah 'bad news is good news'. Pers saat ini harus proporsional dan profesional. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam tugas profesonalnya, saya yakin berita yang diterbitkan tidak akan menimbulkan gaduh, konflik, justru memberikan pencerahan dan solusi," ujar Wali Kota Sugeng dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2018 di Balai Kota Madiun, Kamis (15/2).
Menurut dia, dengan mengamalkan nilai Pancasila saat bertugas, seorang wartawan akan menjadi insan pembangunan di daerah.
"Dengan demikian, ia akan memberikan kontribusi yang positif sehingga akan terjalin simbiosis mutualissme dengan pemerintah setempat dalam proses pembangunan di daerah," kata dia.
Sugeng mengaku tidak takut mendapat kritikan tentang gaya pemerintahannya. Namun, kritikan yang diberikan haruslah yang membangun.
Bukan yang sensasi dan membuat suasana Kota Madiun tidak kondusif.
Ia menyebut pemerintah yang baik adalah pemerintah yang tidak anti-kritik. Sebaliknya, terbuka dari kritikan. Apalagi, demi pemerintahan yang lebih baik ke depan.
Bahkan, dia mengimbau pejabatnya untuk tidak takut apalagi alergi dengan kritikan pers. Jurusnya satu, selalu bekerja sesuai aturan perundangan yang berlaku.
"Karenanya, saya minta pers yang bertugas di Kota Madiun untuk memegang nilai Pancasila dan kode etiknya selama bertugas. Mari, dengan semangat HPN tahun 2018 kita wujudkan pers yang profesionalisme dan lebih baik," katanya.
Sekretaris PWI Jatim Eko Pamuji mengatakan pers dan pemerintah seperti dua bagian yang tidak terpisahkan. Saling melengkapi dan saling membutuhkan.
"Pemerintah membutuhkan peran pers untuk mensosialisaikan program dan capaian kerja. Sebaliknya, pers butuh informasi dari pemerintah sebagai bahan berita. Kedua fungsi ini tidak dapat dipisahkan," kata Eko.
Ia meminta pemerintah tidak perlu anti-media dan wartawan. Tidak perlu takut dan alergi. Demikian juga, pers wajib objektif dan berimbang. Tidak memandang masalah hanya dari satu sudut pandang.
"Sebab, pers memiliki peran penting dalam pembangunan. Menjadi pilar keempat jalannya pemerintahan. Karenanya, komunikasi keduanya wajib terjalin baik," katanya.
Sementara, peringatan HPN 2018 di Kota Madiun yang digelar Pemkot melalui Diskominfo itu berlangsung meriah. Berbagai kegiatan digelar pemkot bersama awak media di kota pecel. Mulai potong tumpeng dan kue, atraksi puisi, hingga pameran foto, dan hiburan musik.
Bahkan, Wakil Wali Kota Madiun Armaya yang turut hadir, mengajak semua awak media yang ada di kegiatan terseut untuk berjoget bersama.
Puncak peringatan ditandai dengan potong tumpeng dan kue. Dua perwakilan wartawan dari Harian Birawa dan RRI Madiun berkesempatan mendapat potongan pertama dari wali kota dan wawali kota. Insan pers juga mendapat kaus Kota Karismatik Madiun sekaligus sosialisasi penolakan cukai ilegal.
Wali Kota beserta pejabat dan awak media yang hadir juga melihat galeri foto. Terdapat puluhan foto seputar Kota Madiun yang disajikan. Sedang sebagai hiburan, undangan disuguhi seni pencak silat, puisi, dan hiburan musik. (*)
