Kediri (Antara Jatim) - Menjelang tahun politik, yaitu pemilihan kepala daerah, baik tingkat daerah, provinsi, hingga pusat, situasi semakin hangat. Di Jawa Timur, situasi itu tak kalah hangatnya. Calon yang akan maju, serta teka teki siapa saja yang bisa memenangkan pentas politik ini semakin menjadi obrolan ringan.
Obrolan itu bukan hanya di tingkat kalangan politisi, tapi juga masyarakat bawah. Figur calon kepala daerah menjadi bahan perbincangan yang selalu seru, bahkan tidak jarang mengundang kontroversi.
Sebut saja, Saifullah Yusuf yang merupakan Wakil Gubernur Jatim sudah mantab menggandeng Abdullah Azwar Anas yang juga Bupati Banyuwangi, ataupun Khofifah Indar Parawansa yang menggandeng Emil Dardak. Khofifah adalah Menteri Sosial era Presiden Joko Widodo, begitu pula Emil yang masih Bupati Trenggalek.
Namun, pembahasan tentang politik bagi sebagian orang justru memantik kekhawatiran. Mereka takut, jika karena perbedaan pandangan itu justru memicu di kalangan umat. Sebut saja, calon kepala daerah yang sekarang ini namanya santer disebut justru berasal dari kalangan organisasi Islam terbesar di Indonesia.
Bagi kiai kampung, kebersamaan umat justru menjadi orientasi utama. Para kiai kampung sangat berharap, adanya agenda besar pemilihan kepala daerah justru semkin menjadikan umat bersatu, bukan terpecah belah.
"Saya berharap tetap rukun, walaupun berbeda-beda. Saya pun juga mempersilakan warga. Mereka bebas memberikan hak suaranya, memilih siapa, dan tidak ada pilihan tertentu," kata Pengasuh PP Al-Hikmah, Desa Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar KH Zainal Fanani.
Ia memang mengaku tidak ingin terlibat lebih jauh urusan politik. Dirinya justru senang mengurusi pendidikan di daerahnya, ketimbang terlibat politik praktis. Dengan perhatian itu, merasa lebih tenang.
"Kalau saya lebih suka mengurusi pendidikan saja, saya tidak ikut politik apapun, hanya pendidikan di bawah NU," katanya.
Walaupun tidak mau terlibat dalam dunia politik, kiai yang juga pengurus di MWC NU tersebut menyerukan agar masyarakat bisa saling menghargai dan menghormati berbagai pilihan. Masyarakat juga tidak mudah terpengaruh beragam isu yang bisa memecah belah keutuhan NKRI. (*)
