Pemkab Tulungagung Beri GTT Tunjangan Uang Transport

Tulungagung (Antara Jatim) - Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur menjanjikan pemberian insentif tambahan berbentuk tunjangan uang transportasi kepada para guru tidak tetap atau GTT yang mengajar di lingkup sekolah dasar daerah tersebut.
    
"Ya, kami memiliki rencana dengan menganggarkan tunjangan bagi para GTT ini dalam bentuk uang transport," kata Bupati Tulungagung Syahri Mulyo di Tulungagung, Senin.
    
Ia mengatakan, bahasan mengenai tunjangan itu telah dimasukkan dalam perubahan anggaran keuangan atau APBD-P 2017.
    
Kendati diakui masih jauh dari ideal(cukup), Syahri berharap tunjangan trasnportasi itu bisa menambah motivasi dan kesejahteraan guru tidak tetap yang belum diangkat menjadi PNS.
    
"Minimal ini sebagai bentuk penghargaan daerah atas pengabdian para guru tidak tetap ini," ujar Syahri.
    
Tanpa menjelaskan detail anggaran yang diberikan, Syahri mengatakan proyeksi tunjangan transport untuk GTT adalah Rp250 ribu per bulan.
    
Besaran tunjangan itu diperkirakan sama bagi GTT yang ada di dataran maupun nondataran, karena bersifat subsidi dengan mempertimbangkan kekuatan keuangan daerah.
    
"Tapi tunjangan ini hanya diberikan kepada pendidik di sekolah dasar yang menjadi guru kelas. Belum semua," katanya.
   
Ketua DPRD Tulungagung Supriyono menjelaskan pemberian tunjangan itu baru bisa direalisasikan setelah usulan pada perubahan APBD disetujui.
    
"Ya ini masih awal. Namun dari beberapa rapat, paling lambat bisa segera direalisasikan setelah perubahan APBD disahkan," katanya.
    
Dikonfirmasi, pemberian tunjangan transportasi bagi GTT mendapat apresiasi dari Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KN ASN) Tulungagung.

Ketua DPD KN-ASN Tulungagung Muhammad Yenri Sufianto menilai rencana yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah itu merupakan bentuk perhatian bagi para GTT.

Namun ia menyayangkan kebijakan tunjangan yang tebang pilih, dimana uang transport hanya diberikan untuk guru kelas.

Yenri mengaku snagat khawatir diskriminasi itu menimbulkan masalah baru.

"Ya seharusnya semua, jangan sebagian. Takutnya menimbulkan masalah baru. Dan kami akan menunggu untuk segera direalisasikan. Maksimal kami tunggu awal tahun 2018 ini," katanya
.
Dari datanya, setelah ada rasionalisasi yaitu penataan terhadap GTT di SD, menyusut dari 3.000 guru, menjadi 2.700 guru.

Penyusutan tersebut, karena sekitar 300 itu merupakan data fiktif.

Artinya, ketika dicek di lapangan jarang masuk, sedangkan 2.700 guru ini merupakan GTT aktif, mulai dari guru kelas, guru mata pelajaran Bahasa Inggris, olahraga dan lainnya.

"Kalau yang mendapat tunjangan transportasi hanya guru kelas, artinya hanya 1.250 guru atau 40 persen dari GTT yang terima insentif tambahan," kata Yenri.(*)