Surabaya (Antara Jatim) - Ruas Jalan Tunjungan Kota Surabaya direncanakan akan bebas dari kendaraan roda dua setelah angkutan massal cepat (AMC) berupa trem diterapkan di Kota Pahlawan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Agus Imam Sonhaji, di Surabaya, Jumat, mengatakan keberadaan jalur trem nanti yang posisinya menggerus seperempat ruas jalan Tunjungan.
"Nanti sepanjang ruas Jalan Tunjungan hanya terbagi untuk mobil, jalur trem dan pedestrian untuk pejalan kaki," ujarnya.
Menurut dia, dengan kehadiran trem tersebut, nantinya konsep wisata Jalan Tunjungan bisa diwujudkan kembali oleh Pemkot Surabaya. Selama ini Jalan Tunjungan memang dikonsep untuk pejalan kaki sebagai salah satu destinasi wisata di Surabaya.
"Hadirnya transportasi massal nanti, istilah 'mlaku-mlaku nang Tunjungan' (Jalan-jalan ke Tunjungan) akan terwujud," katanya.
Saat ini, lanjut Agus, Pemkot Surabaya tengah memproses pembiayaan moda transportasi tersebut. Proses administrasi pembiayaannya dari APBN lewat mekanisme Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
"Berharap proses itu berjalan lancar dan selesai di akhir tahun 2017," katanya.
Selain itu, lanjut dia, Pemkot Surabaya juga sudah menyediakan rumah susun (rusun) bagi warga ber-KTP Surabaya yang menjadi korban pembebasan lahan di sekitar kawasan Joyoboyo. Menurut Agus, lahan milik PT KAI tersebut, akan digunakan untuk pembangunan depo trem.
"Pembebasan lahan di kawasan Joyoboyo itu wewenang PT KAI seperti kesepakatan dengan Kementrian Perhubungan. Pemkot hanya membantu penertiban dan penyediaan Rusun bagi warga korban pembebasan lahan yang ber-KTP Surabaya," ujarnya.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad sebelumnuya mengatakan pihaknya akan melakukan pertemuan intensif dengan pihak PT Kereta Api Indonesia (PT. KAI) selaku pemilik lahan di kawasan Bumiharjo.
"Kordinasi dengan PT KAI tetap kami lakukan khususnya pada saat proses relokasi warga," katanya.
Menurut dia, ada sekitar 2.296 kepala keluarga (KK) yang tinggal di kawan Bumiharjo, namun yang terkena dampak sekitar 418 KK. Warga tersebut berada di RW 5 dan RW 6.
"Saat ini masih dalam pendataan, karena di antara warga yang terkena dampak masih perlu diklarifikasi karena ada yang mengaku telah memiliki sertifikat," ujarnya. (*)
