Direktur Utama(Dirut) PT Barata Indonesia Silmy Karim menekankan industri di Indonesia tak cukup jika hanya mengandalkan hasil komoditas semata, melainkan harus punya nilai tambah.
"Kalau bicara ekonomi ke depan, industri kita tidak bisa mengandalkan hasil komoditas semata, harus menghasilkan nilai tambah," tuturnya, dalam sebuah kesempatan di Surabaya, Jumat.
Silmy dipercaya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak 7 Agustus 2016 untuk memajukan PT Barata Indonesia, perusahaan BUMN di bidang manufaktur, pengecoran, dan "Engineering, Procurement, Construction" yang berpusat di Gresik, Jawa Timur.
Sebelumnya, dia dinilai berhasil membenahi PT Pindad yang dipimpinnya dalam kurun waktu 1 tahun 7 bulan, menggantikan Dirut Sudirman Said yang ketika itu diangkat menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di pemerintahan kabinet kerja.
Pria 42 tahun ini mengawali karir di pemerintahan sebagai Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis Tentara Nasional Indonesia (TNI) periode 2008 - 2010, yang dikukuhkan oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008.
Salah satu tugasnya adalah melakukan pengalihan aktivitas bisnis TNI sesuai Pasal 76 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang tidak memperbolehkan TNI untuk berbisnis. Sejak itu, karirnya terus menanjak, di antaranya menjadi penasihat Menteri Pertahanan periode 2010 – 2014. Selain itu di tahun 2010 juga ditunjuk sebagai staf ahli di Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).
Pria kelahiran Tegal, 19 November 1974, yang dikenal aktif di sejumlah organisasi kepemudaan dan sosial seperti Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), serta Yayasan Paramadina, ini juga turut merancang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.
Jabatan terakhirnya di KKIP adalah Staf Ahli Bidang Kerja Sama dan Hubungan antar Lembaga. Selain juga pernah menjadi Anggota Dewan Analis Strategis Badan Intelijen Negara (BIN).
Di luar jabatan strategis tersebut, Silmy pernah menjabat komisaris PT PAL Indonesia di tahun 2011-2014. Sebelumnya juga pernah berkarier di perusahaan publik dengan menjadi Komisaris Independen PT Bentoel International Investama Tbk dan PT Alfa Retailindo Tbk.
Dia juga dipercaya oleh perusahaan global untuk menjabat Komisaris Utama PT MAN Diesel & Turbo Indonesia serta Komisaris PT GE Power Solutions Indonesia.
Sebagai Dirut PT Barata Indonesia, Silmy mengaku ditugasi untuk meningkatkan produksi dalam negeri. "Tugas kita kan untuk substitusi impor dan meningkatkan lokal konten produk yang diproduksi Indonesia. Ini menjadi tantangan yang menarik ketika saya diberi tugas meningkatkan lokal konten dan pembangkit listrik," ujarnya.
Dia memaparkan, targetnya terdiri dari berbagai macam sub sistem komponen di PT Barata Indonesia yang harus dibenahi. Salah satunya adalah diberi tugas menyelesaikan beberapa pembangkit listrik yang mangkrak.
"Ada beberapa PLTU dari Cina yang mangkrak. Kita melakukan evaluasi. Kita sudah kirim tim survei untuk mendata apa yang bisa kita lakukan pada PLTU dari Cina yang mangkrak, yaitu menyangkut legalitas dan lain sebagainya. Nanti kita kerjakan yang 'clean' saja," jelasnya.
Dia juga telah menjalin kerja sama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam hal tenaga listrik dan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III untuk penyediaan alat berat.
"Kita terus bersinergi dengan perusahaan dalam negeri untuk menghasilkan nilai tambah. Sesuai slogannya Ibu Menteri BUMN Rini Soemarno, yaitu BUMN untuk negeri. Akan kita buktikan kalau Indonesia itu mampu memenuhi produksi dalam negerinya sendiri," ungkapnya. (*)
