Bangkalan (Antara Jatim) - Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, berupaya menekan kasus gizi buruk di wilayah itu melalui program layanan kesehatan terintegratif.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Bangkalan Mazakki di Bangkalan, Senin, program terintegratif dalam bentuk percepatan perbaikan gizi melalui "Gerakan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)".
"Pada program ini, kami menekankan akan pentingnya kebutuhan asupan gizi bagi bayi, dan pentingnya memberikan air susu ibu (ASI)," katanya.
Selain itu, pihaknya juga memberikan perhatian serius pada ibu hamil hingga melahirkan sampai usia bayi mencapai dua tahun.
Hal itu dilakukan, karena saat itu adalah masa pertumbuhan otak bersifat permanen, dan apabila seorang anak mengalami gangguan gizi dimasa tersebut bersifat permanen dan tidak dapat pulih walaupun kebutuhan gizi dimasa selanjutnya terpenuhi.
Khusus untuk melaksanakan program ini, kata Muzakki, pihaknya membentuk tim khusus dan pembinaan khusus kepada para bidan yang bertugas di masing-masing desa, baik di posyandu maupun polindes.
"Dan berkat upaya ini, maka angka gizi buruk di Bangkalan ini bisa ditekan," katanya.
Ia menjelaskan, saat ini balita di Kabupaten Bangkalan yang terdata mengalami gizi buruk dan kekurangan gizi sesuai laporan dari masing-masing puskesmas sebanyak 240 orang.
"Jumlah ini menurun, mengingat sebelumnya pernah mencapai 392 kasus," katanya, menjelaskan.
Kepala Dinkes lebih lanjut menjelaskan, kasus gizi buruk yang terjadi di Kabupaten Bangkalan, sebenarnya tidak hanya dari sisi kekurangan gizi saja, akan tetapi melibatkan banyak faktor.
Antara lain faktor kemiskinan, pola asuh anak yang salah, serta faktor pengetahuan orang tua dalam merawat anak.
Ia menjelaskan, faktor kemiskinan yang menyebabkan balita mengalami kekurangan gizi dan gizi buruk mencapi 31,6 persen, faktor pengetahuan ibu 29,4 persen, faktor pola asuhan yang salah, yaitu 18, 4 persen.
"Faktor lainnya seperti berat badan lahir rendah sebanyak 4,4 persen faktor sakit, yakni 16,2 persen," katanya.
Untuk faktor lain, selain dari sisi kesehatan, kini pemkab telah membuat program pendukung, seperti bantuan untuk keluarga miskin, dan program keluarga harapan (PKH).
"Jadi berkat program terintegratif dan saling menunjang ini, angka gizi buruk di Bangkalan bisa ditekan," katanya, menjelaskan. (*)
